Radar Jember - Temuan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait ketidaksesuaian pengerjaan revitalisasi sekolah di Jember mestinya dibaca sebagai sinyal bahaya bagi seluruh perangkat daerah.
Program ini hanya satu dari sekian bantuan pusat yang tengah digulirkan di berbagai sektor di Jember.
Setiap program itu memerlukan pengawasan yang serius disertai pengelolaan yang benar sejak perencanaan hingga evaluasi.
Jika tidak, kepercayaan pemerintah pusat terhadap Jember bisa hilang.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai kelemahan pengawasan perangkat daerah tidak boleh dibiarkan.
Apalagi, kini Jember sedang gencar-gencarnya mengakses program pusat.
Jangan sampai justru temuan itu muncul setelah peninjauan yang dilakukan pusat.
“Jadi harusnya memang OPD-OPD terkait lalu inspektorat, itu bekerja semaksimal mungkin. Harusnya temuan-temuan ini bisa dilakukan jauh sebelum pusat yang turun,” ujarnya.
Ia menegaskan, temuan di lapangan tidak hanya soal teknis bangunan, tetapi juga menyangkut kepercayaan pemerintah pusat terhadap Jember.
Menurutnya, pembangunan sekolah, makan bergizi gratis (MBG), optimasi lahan pertanian, sarpras pertanian, hingga program-program sosial yang bersumber dari APBN harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Ini kan bukan hanya berkaitan dengan satu-dua bangunan. Tapi kaitannya dengan Bupati ini kan sedang gencar-gencarnya mengakses program dari pusat. Maka harusnya kepercayaan dari pusat itu juga dibangun pada proses pelaksanaannya,” katanya.
Widarto mengingatkan potensi buruk jika daerah tidak mampu menjaga kualitas program pusat.
Apalagi nilainya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Ia menegaskan, Jember harus membuktikan keseriusan dalam setiap tahap pekerjaan.
“Jangan sampai, kita gencar meminta bantuan dari pusat melalui program-program dari pusat, anggarannya APBN. Tetapi saat diberikan, kita menjalankannya asal-asalan. Maka pasti pusat akan berperspektif negatif kepada Jember,” tegasnya.
DPRD, kata Widarto, bakal segera mengagendakan rapat pimpinan setelah masa reses.
Ini untuk membahas langkah pengawasan lanjutan melalui komisi-komisi terkait.
Ia menegaskan monitoring tidak hanya fokus pada revitalisasi sekolah, tetapi seluruh program yang bersumber dari pusat.
“Ya, tidak hanya pengawasan sebetulnya, manajemen sistemnya harus baik, quality control-nya harus dilakukan dengan baik. Artinya program yang diberikan ke Jember harus dikawal dengan baik,” jelasnya.
Politisi PDIP ini menegaskan, OPD tidak boleh berlindung di balik alasan anggaran program berasal dari pusat.
Bagi masyarakat, manfaatnya tetap harus nyata dan dikerjakan dengan standar terbaik.
“Meskipun ini APBN, tapi yang mendapatkan manfaat masyarakat Jember, dan ada tanggung jawab di dalamnya. Maka perangkat daerah harus ikut bertanggung jawab,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh