Radar Jember – Pengawasan terhadap pembangunan sekolah di tingkat daerah diduga lemah.
Sebelum ada sidak dari Kantor Staf Presiden (KSP) tak ada temuan apa-apa.
Namun, hari Senin (1/12) lalu, KSP menemukan bangunan sekolah di tengah kota yang dibangun dengan material tidak sesuai spesifikasi (spek).
Pertanyaannya, ke mana pengawas atau orang dinas di tingkat kabupaten?
Temuan adanya bangunan sekolah tak sesuai spek ini terungkap saat KSP meninjau pengerjaan program revitalisasi sekolah di SMPN 10 Jember dan SDN Kaliwates 02.
Pada kunjungan ini, KSP menemukan kekurangan pada beberapa bagian konstruksi.
Material yang digunakan disebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
KSP meminta temuan ini ditindaklanjuti dengan perbaikan yang berkualitas.
Sebab, revitalisasi sekolah harus selesai tepat waktu tanpa mengabaikan keamanannya.
Tenaga Ahli Utama Bidang Pendidikan dan MBG KSP, Tri Santoso, menegaskan program revitalisasi sekolah merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, pengerjaannya tidak hanya terbaik, namun juga cepat.
Renovasi ini harus selesai sebelum 30 Desember.
Meski demikian, wajib memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Apalagi Jember menjadi daerah dengan jumlah penerima revitalisasi terbanyak di Jatim.
“Sebelum 30 Desember semuanya harus beres dan kualitasnya harus bagus,” tegasnya.
Dalam sidak di SDN Kaliwates 02, KSP menemukan mutu bangunan cukup berbeda dibandingkan daerah lain.
Jika di wilayah lain masalah umumnya berkaitan dengan ukuran dan kerapatan besi, maka di Jember persoalan besar justru ditemukan pada bagian atap.
Dia meminta agar evaluasi total dilakukan untuk memastikan keamanan bangunan jangka panjang.
“Di sini soal struktur atap yang harus dievaluasi secara total. Apalagi ini atapnya menggunakan genting. Saya tidak yakin ini akan kuat menahan beban. Harus diperbaiki agar tidak membahayakan,” jelasnya.
Pihaknya juga menemukan persoalan terkait kualitas pendampingan teknis.
Fasilitator dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jatim disebut tidak menjalankan tugas secara optimal, terutama dalam memantau progres di lapangan.
Temuan ini membuat KSP langsung melaporkannya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Ternyata ada fasilitator yang tidak melakukan tugas di sini, dan sudah saya laporkan ke Kemendikdasmen,” ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, KSP membuka peluang penjatuhan sanksi bagi pihak yang lalai, termasuk perguruan tinggi yang menugaskan fasilitator.
Sanksi berat bisa berupa pemutusan kerja sama dengan kementerian.
Selain itu, percepatan pengerjaan juga diminta dilakukan dengan menambah pekerja atau sif kerja.
“Kami minta ditambah pekerja atau shift-nya. Karena saya minta tanggal 20 Desember itu semua sudah selesai. Jadi tinggal 19 hari lagi harus dikejar,” ujarnya.
Meski beberapa persoalan ditemukan, KSP tetap optimististis penyelesaian revitalisasi di Jember akan selesai tepat waktu.
Keyakinan ini muncul dari komitmen kuat pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sekolah yang terus berkoordinasi selama masa pengerjaan.
Ia menyebut, sisa anggaran 30 persen bisa ditunda pencairannya bila sekolah tidak menunjukkan keseriusan memperbaiki pekerjaan.
“Kalau sekolah nggak serius, bisa kami tunda atau bahkan tidak kami berikan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala SDN Kaliwates 02 Jember Sudarwati mengakui adanya kekurangan dalam pengerjaan program revitalisasi sekolah.
Namun, catatan dan masukan dari KSP itu akan segera ditindaklanjuti.
Pihaknya bakal menambah jumlah pekerja dan meningkatkan kualitas bangunan. Sehingga pengerjaan bisa selesai tepat waktu.
“Insyaallah di akhir Desember ini selesai. Karena itu kami akan menambah jumlah pekerja dan koordinasikan dengan tim perencanaan maupun pengawasnya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai temuan KSP soal bangunan revitalisasi sekolah yang tidak sesuai spesifikasi seharusnya bisa dicegah sejak awal.
Ia menegaskan bahwa OPD terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Inspektorat, semestinya bekerja maksimal sejak tahap perencanaan.
“Termasuk tadi mendahului harusnya temuan ini bisa dilakukan jauh sebelum KSP yang turun,” ujarnya.
Menurut Politisi PDIP ini, kelalaian tersebut berpotensi menggerus kepercayaan pemerintah pusat terhadap Jember.
Ia mengingatkan, Jember sedang gencar mengakses berbagai program dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan di daerah harus rapi dan diawasi ketat.
Jangan sampai, kata dia, daerah rajin mengakses program pusat tetapi pengerjaannya dilakukan asal-asalan dan pengawasan di tingkat daerah lemah.
“Kalau itu yang terjadi, maka pasti pusat akan berperspektif negatif kepada Jember. OPD harus memperkuat pengawasan, manajemen, dan kontrol agar setiap program dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh