Radar Jember - Skema parkir berlangganan pernah diterapkan di Jember dan hasilnya signifikan.
Hanya saja, sempat terjadi perdebatan karena parkir di lapangan ditarik lagi, sehingga parkir berlangganan dihapus.
Namun, kesuksesan parkir berlangganan yang diterapkan di Jember telah banyak ditiru oleh kabupaten/kota lain sehingga banyak yang studi banding kala itu.
Bahkan, parkir pernah menyumbang pendapatan hingga Rp 19 miliar (M).
Hal ini pun kembali disuarakan oleh Fraksi PPP DPRD Jember.
Parkir berlangganan dinilai sebagai solusi jitu, lantaran pendapatan sektor pajak parkir terus menurun dalam dua tahun terakhir.
Hingga akhir Agustus 2025, capaian pendapatan dari parkir hanya di angka Rp 1,171 M dari target Rp 1,750 M.
Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, PPP menilai perlu langkah terukur agar kebocoran pendapatan dapat segera ditutup dan potensi daerah bisa kembali dioptimalkan.
Ketua Fraksi PPP Jember Iqbal Wildan Fardana menegaskan, kebijakan parkir berlangganan perlu dikembalikan sebagai strategi pemulihan PAD.
Ia merujuk pada capaian pendapatan beberapa tahun lalu ketika skema ini diterapkan dan memberikan pemasukan drastis hingga Rp 19 M.
Jumlah itu jauh lebih tinggi dibanding pendapatan tahun 2024 yang hanya Rp 1,5 M.
“Fraksi PPP mendorong kembali diberlakukannya parkir berlangganan untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, melemahnya pendapatan tidak hanya karena potensi yang belum digarap optimal.
Tetapi juga persoalan di lapangan seperti kebutuhan operasional dan pembayaran juru parkir yang tidak sebanding dengan pemasukan.
Situasi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa mekanisme retribusi saat ini tidak berjalan efektif.
Oleh karena itu, PPP mendorong pemerintah mengambil langkah berani untuk kembali ke skema lama yang terbukti lebih efisien.
“Untuk membayar gaji juru parkir atau operasional harian saja ini kurang,” terangnya.
PPP juga meminta agar evaluasi menyeluruh dilakukan apabila skema baru kembali tidak mampu memenuhi target.
Persiapan regulasi menjadi kunci agar penerapan parkir berlangganan pada 2026 tidak menemui hambatan hukum seperti yang terjadi tahun ini.
PPP menekankan perlunya aturan pelaksana yang jelas dan skema teknis yang mencegah kebocoran pendapatan.
Selain itu, PPP meminta Pemkab Jember mempercepat penyusunan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan parkir berlangganan.
Perda Nomor 1 Tahun 2024 belum bisa diberlakukan tanpa sandaran hukum.
Padahal anggaran pengadaan stiker parkir berlangganan sudah disiapkan dalam RAPBD 2026.
Pihaknya menilai keterlambatan penyiapan regulasi ini berpotensi kembali menghambat optimalisasi PAD.
“Fraksi PPP mendorong segera menyelesaikan Perbup agar parkir berlangganan dapat diberlakukan pada 2026,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui penurunan tajam pendapatan dari sektor parkir dan membuka peluang untuk mengembalikan skema berlangganan pada 2026.
Ia menilai kebijakan itu sejalan dengan saran DPRD sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat agar tidak membayar parkir berulang di berbagai lokasi di Jember.
“Saya pikir kami akan lakukan itu dan mungkin nanti bisa diterapkan di tahun 2026,” kata Fawait. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh