Radar Jember - Sejak lama, Kabupaten Jember dikenal sebagai wilayah langganan banjir, baik genangan maupun banjir bandang.
Lantas, apa saja yang perlu dilakukan guna mencegah dan kemungkinan terjadinya menangani banjir.
Polanya nyaris berulang. Setiap musim hujan, banjir genangan hingga banjir bandang bisa saja terjadi.
Terlebih ketika curah hujan meningkat dalam waktu singkat.
Beberapa hari terakhir ini, sejumlah kawasan di jember kembali tergenang banjir, sehingga membuat masyarakat waspada.
Seperti banjir genangan dari luapan selokan karena selokannya buntu.
Banjir bandang yang terjadi di sungai Petung, Dusun Pertelon, Desa Pakis, Kecamatan Panti, yang ternyata masuk dari anak sungai.
Beberapa faktor lain pastinya masih ada seperti selokan menyempit dan tertutup sampah, dan bisa jadi sungainya semakin dangkal.
Selain itu, lokasi yang rawan banjir masih ada di beberapa lokasi di Jember.
Termasuk banjir genangan di sekitar kota.
Situasi ini menegaskan perlunya antisipasi bersama lintas sektor agar risiko bisa ditekan.
Sekretaris Komisi D DPRD Jember Indi Naidha menyampaikan, pihaknya tidak menginginkan bencana terjadi berulang setiap tahun.
Namun melihat intensitas hujan seperti sekarang, ia menilai kewaspadaan harus ditingkatkan, termasuk memperkuat kesiapsiagaan.
Menurutnya, ancaman banjir bisa semakin besar jika saluran air tidak dipastikan bersih dari hambatan.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan lebih banyak perangkat daerah bergerak cepat dalam upaya mitigasi ini.
"Kami berharap tidak sampai terjadi (banjir,Red) seperti di Bali,” ujarnya, Jumat (14/11).
Indi menjelaskan, mitigasi bukan hanya tugas BPBD.
Melainkan juga membutuhkan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ia menilai pembersihan pohon, ranting, atau material lain yang berpotensi menyumbat saluran air harus dilakukan secara cepat dan terukur.
Langkah-langkah preventif itu dinilai jauh lebih efektif daripada menunggu dampak banjir meluas.
Pembersihan sungai menjadi prioritas agar aliran air tetap lancar, terutama pada puncak musim hujan.
“Harapan kami tidak hanya BPBD saja, tetapi DLH juga membersihkan sampah maupun pohon yang kiranya menyumbat saluran air agar tidak terjadi banjir,” katanya.
Sebagai mitra dari BPBD, komisi D terus melakukan komunikasi dan pengawasan kinerja OPD.
Indi menilai perlu adanya rapat dengar pendapat (RDP). Oleh karena itu, komisinya akan segera menjadwalkan RDP untuk mempertegas langkah yang harus diambil pemkab jelang puncak musim hujan.
Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci agar mitigasi berjalan efektif.
Menjelang akhir tahun, potensi bencana dinilai cukup tinggi sehingga rekomendasi kepada pemkab harus segera difinalisasi.
Politisi PDIP ini menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu bencana terjadi baru melakukan antisipasi. Sebab pola seperti itu selalu merugikan masyarakat.
“Kami mendorong penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk menentukan langkah paling realistis menghadapi situasi cuaca ekstrem,” ulasnya.
Selain itu, pembahasan anggaran terkait desa tangguh bencana dan dana kedaruratan juga akan dibahas setelah RDP.
"Soal ini masih belum ada keputusan dan masih menunggu karena tahun depan juga ada efisiensi anggaran,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh