Radar Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Paripurna pertama yang digelar di ruang sidang DPRD Jember, Senin (10/11) malam itu mengalokasikan belanja APBD 2026 sebesar Rp 4,576 triliun.
Sementara pendapatan direncanakan Rp 4,394 T.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Widarto ini dihadiri 36 dari 50 anggota dewan dan berlangsung selama sekitar 20 menit, mulai pukul 21.05 hingga 21.26.
Dalam rapat tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait membacakan nota keuangan yang memuat arah kebijakan keuangan dan prioritas pembangunan daerah tahun depan.
Dalam pidatonya, Fawait menyampaikan total APBD Jember tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 4,576 T.
Dari jumlah itu, pendapatan daerah ditargetkan Rp 4,394 T dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 1,367 T dan pendapatan transfer Rp 3,026 T.
Sementara belanja daerah mencapai Rp 4,576 T dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 182,6 miliar.
Pagu terbesar dialokasikan untuk bidang kesehatan yakni Rp 1,541 T.
“Ke depan, Pemkab Jember menargetkan 100 persen cakupan UHC agar seluruh penduduk tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan kesehatan,” kata Fawait.
Ditambahkan, kerja sama antara eksekutif dan legislatif selama ini mulai menunjukkan hasil positif, terutama setelah sejumlah kunjungan ke kementerian di Jakarta.
Menurutnya, efek dari komunikasi tersebut terlihat dari meningkatnya dukungan anggaran pusat, khususnya di sektor pertanian.
“Bantuan untuk pertanian tahun depan akan menjadi yang terbesar dalam 40 tahun terakhir, mulai dari alsintan, bibit, hingga irigasi,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, Pemkab Jember juga memperoleh dukungan di bidang ketenagakerjaan dan pelayanan publik.
Salah satu capaian penting adalah rencana pembentukan kantor Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (P4MI) di Jember, yang selama ini hanya ada di Banyuwangi, Malang, dan Surabaya.
Ia menambahkan, hasil lobi juga berdampak pada penambahan kuota bantuan perumahan dan alat kesehatan dari pemerintah pusat.
Gus Fawaid menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya menjaga kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Meski terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) hingga total Rp 350 M, Pemkab Jember tetap berkomitmen tidak menaikkan pajak daerah.
“Asal kebocoran bisa ditekan dan potensi pajak dioptimalkan, tidak perlu menaikkan pajak. Kasihan masyarakat kalau bebannya ditambah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyampaikan, pihaknya akan mengawal agar APBD 2026 bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC) agar tetap berjalan meski keuangan daerah menurun.
“Apa pun kondisinya, UHC wajib dipenuhi. Hanya saja perlu validasi agar anggaran tidak salah sasaran,” katanya.
Politisi PDIP ini menambahkan, DPRD akan mendorong peningkatan PAD yang naik signifikan dibanding tahun sebelumnya agar bisa mendukung kemandirian fiskal daerah.
Ia juga menyoroti serapan anggaran 2025 yang masih sekitar 50 persen hingga akhir Oktober.
“Kami berharap perencanaan tahun depan lebih matang agar serapan anggaran bisa maksimal dan tidak menimbulkan Silpa besar,” pungkasnya. (kin/nur)
RAPBD KABUPATEN JEMBER 2026
Total Pendapatan : Rp 4,394 T
* Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp 1,367 T
* Pendapatan Transfer : Rp 3,026 T
Total Belanja : Rp 4,576 T
* Belanja Operasi : Rp 3,762 T
* Belanja Modal : Rp 345 M
* Belanja Tidak Terduga : Rp 15 M
* Belanja Transfer : Rp 453 M
Pembiayaan Daerah:
* Penerimaan Pembiayaan: Rp 182,6 M
* Pengeluaran Pembiayaan: Rp 0 M
Total Raperda APBD Jember 2026 ditetapkan Rp 4,576 triliun.
SUMBER: Nota Pengantar RAPBD 2026, Disampaikan Bupati Jember dalam Rapat Paripurna, Senin malam (10/11).
Editor : Imron Hidayatullahh