Radar Jember - Focus Group Discussion (FGD) Level Up Media Jember juga menghadirkan perspektif pengawasan dan tata kelola kerja sama antara pemerintah dan media.
Materi ini disampaikan oleh Didi Wahyudi, Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Ia menyoroti pentingnya pengelolaan risiko dalam kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun reputasi.
Menurut Didi, kerja sama media bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga bagian dari komitmen integritas dan transparansi publik.
Ia menegaskan, persoalan legalitas media yang bekerja sama dengan pemerintah harus menjadi perhatian serius.
“Pernah terjadi ada yang mempermasalahkan legalitas perusahaan pers yang bekerja sama dengan pemerintah. Kalau ini sudah terjadi, harus dituntaskan agar tidak melebar ke mana-mana dan tidak berulang kembali,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun media, untuk saling mengoreksi dan mengevaluasi diri.
Sehingga media maupun pemda bisa naik kelas, bukan hanya dalam hal teknologi, tetapi juga integritas.
Dalam perspektif tata kelola, kata Didi, kerja sama antara Pemda dan media perlu dirancang melalui strategi komunikasi publik yang jelas.
Langkah ini meliputi identifikasi saluran komunikasi yang tepat, pemetaan potensi kerja sama, serta kolaborasi dengan badan usaha penyelenggara media komunikasi publik.
BPKP juga memandang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap kerja sama tersebut.
“BPKP memastikan kerja sama berjalan akuntabel dan berbasis tata kelola baik,” katanya.
Didi menjelaskan, ada lima prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, disingkat TARIF.
Itu akronim dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (keadilan).
Prinsip ini menjadi landasan agar kerja sama media dan pemerintah berjalan sesuai aturan dan etika publik.
Indikator media yang naik kelas, lanjutnya, antara lain telah terverifikasi Dewan Pers, memiliki struktur organisasi dan redaksi yang berfungsi, laporan keuangan transparan, serta menerapkan kode etik dan SOP redaksi.
Semua itu harus diwujudkan agar media berperan sebagai mitra transparansi, bukan sekadar penerima informasi.
Dalam pandangan BPKP, tata kelola yang baik juga menuntut adanya evaluasi dan pengawasan berlapis.
“SOP kerja sama berbasis output dan penilaian kinerja media penting untuk menentukan orientasi kerja sama,” jelas Didi.
Ia menambahkan, peran Humas dan PPID Pemkab sebagai pusat informasi yang kredibel harus diperkuat.
Sementara inspektorat daerah perlu dilibatkan untuk mengawal akuntabilitas di tingkat kabupaten dan kota.
Kolaborasi ini memastikan bahwa uang negara yang digunakan dalam kerja sama media tersalurkan secara tepat dan berintegritas.
Didi menegaskan, kerja sama media yang sehat dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, mitigasi risiko reputasi.
Tak hanya itu, kerja sama yang baik juga meningkatkan transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
“Kesimpulannya, ketika media naik kelas, pemerintah panen trust. Jadi, kolaborasi bukan berarti kompromi, tetapi upaya bersama untuk membangun komunikasi publik yang lebih kuat dan berintegritas," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Layanan Media Komunikasi Publik Diskominfo Jember Sandy Cahyono menegaskan, saran melibatkan inspektorat dalam pengawasan akan ditindaklanjuti.
Menurutnya, review atau masukan dari inspektorat itu penting guna media maupun pemda patuh terhadap aturan.
Sehingga akan ada perubahan baik ke depannya.
Akan terus mendampingi bersama inspektorat.
"Kami setuju ada review dari inspektorat. Menurut kami, meskipun perubahan sedikit dari perilaku, itu sudah menjadi hal yang sangat besar. Ini menjadi titik melangkah ke depannya agar lebih baik lagi," pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh