Radar Jember – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diawasi secara ketat dengan melibatkan berbagai sektor.
Termasuk pengawasan yang melibatkan puskesmas dan Dinas Kesehatan.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unej, Dr Farida Wahyu Ningtyas, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah risiko keracunan makanan.
Menurutnya, pengawasan di lapangan harus dilakukan secara rutin, terutama pada titik distribusi makanan.
“Bisa berkolaborasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan pengawasan langsung, edukasi, dan pelatihan bagi tenaga pengelola makanan,” ujarnya.
Langkah itu, kata dia, perlu dibarengi dengan monitoring dan surveilans gizi serta keamanan pangan di sekolah penerima manfaat.
Farida menambahkan, MBG merupakan program nasional dengan tujuan mulia memperbaiki gizi anak sekolah.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan yang disajikan.
“Jangan sampai tujuan baik ini terhambat karena lemahnya sistem pengawasan,” tegasnya.
Ia menilai, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan pada satu lembaga.
Dinas kesehatan, puskesmas, sekolah, hingga penyedia katering harus saling terhubung dalam sistem pemantauan terpadu.
Dengan begitu, potensi keracunan dapat terdeteksi lebih awal.
Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga memiliki peran strategis.
Mereka bisa membantu dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) MBG, edukasi keamanan pangan, dan pendampingan pengelola makanan di lapangan.
“Peran FKM adalah memastikan proses dari hulu hingga hilir berjalan sesuai kaidah kesehatan masyarakat,” paparnya.
Jika terjadi kasus keracunan, Farida menekankan pentingnya respon cepat dari pemerintah daerah.
Mulai dari pertolongan pertama bagi korban, investigasi epidemiologi, penelusuran sumber penyebab melalui sampel makanan, hingga komunikasi terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul kepanikan.
Ia juga menyarankan adanya evaluasi berkelanjutan terhadap dapur penyedia dan rantai distribusi.
Setiap temuan lapangan harus menjadi dasar perbaikan.
“Keamanan pangan harus dipantau terus-menerus, bukan hanya saat terjadi kasus,” katanya.
Farida menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar masyarakat tetap percaya pada program MBG.
“Selama pengawasan kuat dan lintas sektor berjalan kompak, program ini bisa tetap aman sekaligus membawa manfaat besar bagi peningkatan gizi masyarakat,” pungkasnya. (dhi/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh