Radar Jember – Program pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak diharapkan sekolah dan siswa.
Namun, program ini berjalan lamban, karena kesiapan dapurnya rata-rata masih bergantung pada pemodal.
Dengan demikian, banyak sekolah yang terancam telat mendapatkannya atau bahkan terancam tidak kebagian MBG.
Seperti diketahui, target pembuatan dapur MBG di Jember sekitar 200 dapur.
Namun, hingga berita ini ditulis kemarin (3/10), baru beberapa yang sudah jalan.
Sejumlah dapur masih persiapan dan sejumlah dapur lagi masih menunggu kesiapan pemodal menjalankan program ini.
Alhasil, program yang sudah berjalan sekitar sembilan bulan ini belum menyentuh mayoritas anak sekolah di Jember.
Artinya, baru sekian persen siswa PAUD hingga SMAN sederajat yang menikmati MBG.
Nah, di Jember program MBG ini butuh percepatan.
Ini agar sekolah-sekolah di kawasan terpencil atau jauh dari kota bisa terjangkau.
Jika tidak, maka siswa di pinggiran akan telat dapat MBG, atau justru tidak dapat karena jangkauan dapur belum mampu masuk ke ranah itu.
Seperti puluhan siswa SDN Curahtakir 03, Kecamatan Tempurejo, yang terancam tidak bisa menikmati MBG dari pemerintah, karena dapurnya masih menunggu pemodal yang mendirikan dapur.
Sekolah ini berada di wilayah Afd Kalibajing, PTPN 1 Regional 5 Kebun Glantangan.
Kepala SDN Curahtakir 03 Samsul Arifin mengatakan, program MBG yang merupakan program pemerintah selayaknya harus merata.
Selain itu, program terbaik dijalankan secara serentak.
Namun, program MBG dilakukan secara bertahap, sehingga sampai saat ini banyak sekolah yang belum dapat MBG.
Dikatakan, program MBG layak dijalankan secara keseluruhan dan tanpa ada pengecualian.
Selain itu, pemerintah selayaknya memprioritaskan sekolah pinggiran atau sekolah yang jauh dari kota.
“Seharusnya sekolah pinggiran didahulukan. Begitu sekolah pinggiran terselesaikan, sekolah yang dekat dengan kota akan mudah. Bagaimana caranya agar pemerintah memikirkan agar semua siswa, termasuk menjangkau siswa di sekolah terpencil,” ucapnya.
Menurutnya, MBG merupakan program pemerintah.
Oleh sebab itu, siswa yang sekolahnya jauh dari kota atau terpencil juga harus kebagian.
Dia menyebut, sekolah pinggiran yang jaraknya lebih dari 6 kilometer dari kota terancam tidak dapat MBG.
“Kalau ini terjadi, itu namanya bukan pemerataan program,” jelasnya.
Samsul menyebut, sekolah yang lokasinya jauh dari kota layak untuk diprioritaskan.
Dengan demikian, pemerintah bisa membentuk dapur untuk sekolah pinggiran lebih dulu, dibandingkan sekolah di tengah kota.
“Orang tua siswa yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah terpencil juga ingin dapat MBG,” ulasnya.
Nah, adanya aturan sekolah yang jauh atau lebih dari 6 KM dari distribusi dapur, membuat sekolah ini terancam tidak dapat MBG.
Untuk itu, perlu solusi cerdas.
Misalnya, diberikan uangnya atau ada solusi lain.
Saat ada pertemuan rapat K3S, dalam uji coba wilayah Tempurejo itu, tidak ada petugas yang datang ke SDN Curahtakir 03.
Sehingga jatah MBG untuk 60 SDN Curahtakir 03 tidak dapat.
“Dalam uji coba itu sekolah tidak mendapatkan,” kata Samsul.
Alasanya, radius dari dapur MBG dengan SDN Curahtakir 03 terlalu jauh.
Selain jauh akses menuju sekolah medannya sulit.
Karena prosedur dari pihak pengelola MBG itu radiusnya hanya 6 KM dari dapur umumnya.
“Sementara sekolah lebih dari jarak 6 KM itu dinyatakan tidak akan menerima jatah itu, katanya takut basi,” kata Samsul.
Program MBG ini sejatinya semua siswa harus dapat.
Tidak membedakan sekolah yang di kota dan dipelosok desa.
“Seharusnya mencari solusi bagaimana sekolah yang terjauh dari dapur MBG nya harus diuji coba. Kalau sudah makanan dikirim dari dapur ke sekolah tidak ada masalah, itu berarti sukses. Jangan yang dibuat contoh sekolah yang terdekat,” ulasnya.
Jika aturan jarak lebih dari 6 KM harus dilakukan, seharusnya pemerintah memanfaatkan warga sekitar sekolah.
Bisa juga kerja sama dengan para orang tua, atau bekerja sama dengan lembaga.
“Kalau misalnya ada sekat antara sekolah pinggiran dengan sekolah terdekat dengan dapur MBG, ini namanya bukan pemerataan. Padahal program MBG ini merupakan program dari pusat,” kata Samsul.
Dia menyarankan, agar pemerataan program menjadi prioritas utama pemerintah.
“Ke depannya saya berharap MBG ini tidak ada pengecualian. Siswa di sekolah pinggiran atau terpencil juga berhak dapat MBG karena ini program dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menegaskan, program MBG tidak boleh jalan setengah-setengah.
Ia menekankan agar pemerintah daerah serius memastikan semua siswa di seluruh kecamatan mendapatkan manfaat yang sama.
“Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga bisa menggerakkan roda ekonomi warga setempat. MBG harus merata dan dirasakan semua siswa,” tegasnya.
Widarto menambahkan, keberadaan dapur MBG yang tersebar di 31 kecamatan harus segera diwujudkan.
Dengan begitu, tidak hanya anak-anak sekolah yang terbantu gizinya, tetapi juga masyarakat sekitar yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi.
“Kalau pelaksanaannya matang, program ini akan menjadi investasi besar bagi masa depan Jember. Anak-anak sehat, sekolah lebih semangat, dan warga mendapat tambahan pekerjaan,” pungkasnya. (jum/dhi/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh