Radar Jember - Hanya dua pasal, namun rapat pembahasan Raperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berlangsung hingga tiga jam.
Pembahasan Pasal 9 dan 10 dalam Raperda Tibum itu memicu diskusi alot.
Sebab, menyangkut aturan tertib ruang dan jalan.
Rapat yang digelar di ruang Banmus DPRD Jember, Rabu (1/10), bahkan menghadirkan 12 OPD yang terkait langsung dengan substansi perda.
Wakil Ketua Bapemperda Tabroni mengatakan, pembahasan tatib ruang dan jalan itu memuat hal-hal yang mendasar.
Dari tata ruang, jalan, hingga ketertiban publik, semua pihak diminta memberikan masukan agar aturan tidak berbenturan dengan undang-undang di atasnya.
Kehadiran 12 OPD memang dinilai krusial untuk memperkaya pembahasan.
Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Cipta Karya terkait tata ruang, PU Bina Marga terkait ruang manfaat jalan, dan Dinas Perhubungan untuk lalu lintas di jalan.
Tabroni menegaskan, banyak aspek teknis yang tidak bisa dilepaskan dari peran OPD.
“Karena di dalam perangkat ini banyak sekali yang berkait dengan OPD-OPD tersebut,” ujarnya.
Meskipun hanya dua pasal yang dibahas, Tabroni menyebut, keduanya merupakan fondasi penting dalam perda ini.
Pasal tentang tata ruang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Penataan Ruang, sementara aturan jalan harus mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas.
Sinkronisasi ini dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi di atasnya.
“Ada penyesuaian yang harus disinkronkan dengan undang-undang di atasnya, juga dengan muatan lokal,” jelas Tabroni.
Itulah sebabnya, pembahasan berlangsung cukup panjang. Namun aturan yang disusun nantinya bisa lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pembahasan juga menyinggung soal batasan kewenangan perda.
Ranah pidana maupun sanksi tetap diatur undang-undang, sementara perda hanya fokus pada aspek administratif.
Hal ini dinilai lebih realistis dan bisa langsung diterapkan oleh pemerintah daerah.
“Bagaimana agar perda ini benar-benar mengatur yang terkait denda administratif, tidak terkait dengan soal-soal pidana,” ungkap Tabroni.
Sensitivitas pembahasan semakin terasa saat menyinggung tertib jalan.
Banyak persoalan muncul di lapangan, mulai dari trotoar yang dipakai pedagang kaki lima (PKL) hingga badan jalan yang berubah fungsi.
Masalah ini dianggap nyata dan menyentuh langsung kebutuhan publik sehari-hari.
Sehingga perda ini diharapkan bisa menjadi solusi konkret untuk penataan kota yang lebih tertib.
“Misalnya soal tertib jalan, bahwa tidak boleh trotoar itu digunakan oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsi jalan,” kata Tabroni.
Meski baru dua pasal disepakati, Bapemperda menilai pembahasan kali ini menjadi pijakan penting untuk melanjutkan ke pasal berikutnya.
Sebab ada banyak pasal yang harus dibahas secara bertahap sebelum dibawa ke tahap uji publik.
Proses ini diharapkan menghasilkan perda yang matang sekaligus mendapat legitimasi masyarakat.
“Kalau semua sudah selesai, baru kami akan uji publik,” ujar Tabroni. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh