Radar Jember Serapan pupuk subsidi di Jember hingga kini masih belum sepenuhnya optimal.
Dari total kuota yang tersedia, penyaluran baru mencapai sekitar 60-an persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena masa tanam membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk tepat waktu.
Jika serapan tidak dipercepat, sisa kuota berpotensi mubazir dan petani tidak bisa memanfaatkan haknya secara penuh.
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, situasi tersebut bisa berdampak pada produktivitas pertanian di akhir tahun.
Karena itu, langkah percepatan harus segera dilakukan.
Serapan pupuk subsidi, kata Candra, harus benar-benar maksimal agar petani mendapat manfaatnya.
Ia menekankan pentingnya pendataan lahan dalam sistem e-RDKK sebagai syarat utama untuk memperoleh pupuk.
“Kami imbau semua pemilik lahan segera menghubungi kios atau PPL agar lahannya masuk e-RDKK ketika masa input data. Ini agar pupuk subsidi bisa terserap penuh,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa input data yang rapi, petani akan kehilangan hak pupuknya.
Karena itu, peran aktif petani menjadi kunci percepatan serapan.
Selain itu, Candra meminta agar PPL dan kios melaksanakan tugas input secara benar dan tidak bermain-main.
Beberapa kasus menunjukkan adanya indikasi oknum yang mempermainkan harga atau sistem penyaluran pupuk.
Legislator PDIP ini menegaskan, praktik tersebut jelas menghambat serapan.
Sebab petani enggan menebus pupuk yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Dia juga meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember memperkuat pengawasan agar serapan berjalan lancar.
Menurut Candra, lemahnya pengawasan menyebabkan masih ada pupuk subsidi yang diselewengkan, bahkan itu dikirim ke luar daerah.
Kondisi itu tentu merugikan petani Jember yang seharusnya menjadi penerima utama.
Karena itu, koordinasi dengan distributor, kios, dan PPL harus ditingkatkan agar tidak ada pupuk yang tertahan.
“Sebenarnya semua sudah baik namun ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan,” imbuhnya.
Selain pengawasan, edukasi kepada petani juga harus ditingkatkan.
Banyak kasus menunjukkan pupuk subsidi tidak ditebus karena petani menyewakan sawah atau kurang memahami mekanisme pembelian.
Sosialisasi dari pemerintah maupun kios resmi sangat diperlukan agar semua petani tahu prosedurnya.
Menurut Candra, pola komunikasi harus lebih intensif supaya pupuk tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar terserap.
Dengan begitu, potensi pupuk yang tidak terpakai bisa ditekan seminimal mungkin.
Ke depan, pihaknya mendorong agar sistem distribusi pupuk lebih transparan dan partisipatif.
Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya penyaluran akan mempersempit ruang bagi oknum nakal.
“Kami ingin serapan pupuk ini 100 persen dan tepat waktu. Sehingga petani bisa menggunakannya dengan maksimal,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh