Radar Jember - Tiga bulan menjelang akhir tahun anggaran 2025, serapan pupuk bersubsidi di Jember memantik perhatian.
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Syamsul Hadi menilai, akurasi dan ketepatan penyaluran pupuk ini dirasa cukup berpengaruh terhadap produktivitas pertanian di Jember.
Menurutnya, penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur ketat, terakhir melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21 tahun 2025 yang memungkinkan penebusan pupuk menggunakan Kartu Tani Digital atau KTP bagi yang baru pertama kali.
Titik serah pun diperluas mencakup pengecer, Gapoktan, hingga koperasi.
"Mekanisme berbasis digital melalui aplikasi i-Pubers, juga telah memastikan alokasi pupuk tepat sasaran. Namun, implementasi di lapangan ini menghadapi banyak kendala yang kadang membuat pupuk subsidi belum terserap optimal," katanya, kemarin (28/9).
Ia menilai, ada kemungkinan hal itu dipengaruhi sejumlah faktor.
Antara lain kesulitan di tingkat pengecer mengoperasikan dan menginput data petani secara akurat ke i-Pubers, hingga soal dugaan pupuk bersubsidi dimonopoli oleh kelompok, keluarga, atau kerabat tertentu.
"Soal kesiapan petani kita juga, petani Jember sendiri belum sepenuhnya siap memasuki era digitalisasi, ini menambah kerumitan dalam proses penebusan. Harusnya petani tidak perlu dibebani oleh keruwetan sistem ini," jelasnya.
Syamsul menyarankan pemerintah mengevaluasi total sistem penyaluran yang ada.
Ia menekankan bahwa keruwetan birokrasi dan digitalisasi seharusnya tidak menjadi beban baru bagi petani.
"Petani kita ini adalah sosok yang sangat 'ikhlas' menerima kenyataan, bahkan seringkali menerima ketidaksempurnaan sistem. Namun, keikhlasan itu tidak boleh dieksploitasi oleh keruwetan teknis," tambahnya.
Ia meyakinkan bahwa mekanisme digitalisasi, seperti i-Pubers dan Kartu Tani, muaranya mempermudah, bukan menjadi sandungan baru yang menyebabkan alokasi pupuk mandek.
"Apabila pupuk subsidi tidak terserap 100 persen menjelang akhir tahun, itu artinya kegagalan sistem," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah semestinya wajib menjamin pupuk yang menjadi hak petani tersedia dan mudah diakses.
"Jangan sampai pupuk yang mestinya menopang produksi malah tertahan karena persoalan data, monopoli, atau karena SDM di titik serah tidak melek digital," tutupnya. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh