Radar Jember - Seolah tak pernah belajar dari kegagalan.
Tahun demi tahun, PAD Jember sepertinya stagnan.
Perolehannya di kisaran 70 hingga 80 persen atau tak pernah tembus Rp 1 triliun.
Tahun ini Targetnya Rp 1,1 triliun dan tampaknya masih jauh panggang dari api.
Sumber pendapatan Jember sesungguhnya melimpah.
Dari pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah, retribusi, hingga sektor pariwisata dan kuliner.
Namun pengelolaannya masih serampangan.
OPD penghasil dinilai kurang berinovasi, kekurangan dan dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) terus berulang, sementara oknum-oknum nakal ikut memperparah situasi.
Tahun ini, PAD Jember ditargetkan sebesar Rp 1,154 triliun.
Akan tetapi, hingga pertengahan tahun realisasinya baru menyentuh kisaran Rp 400 miliar atau sekitar 42 persen.
Angka ini bukan hanya membuat geleng-geleng kepala, tapi juga mengundang perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal itu mencuat dalam rapat evaluasi Raperda Perubahan APBD 2025 di ruang Banmus DPRD Jember, Rabu (3/9).
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menegaskan, evaluasi Gubernur Jatim jelas menyoroti rendahnya capaian PAD daerah.
“Kami tadi membahas terkait hasil evaluasi dari Pemprov Jatim. Dalam Raperda PAPBD 2025 ini memang yang disoroti soal PAD Jember masih jauh dibawah target,” ujarnya, Rabu (3/9).
Widarto mengingatkan, waktu yang tersisa tinggal kurang dari enam bulan, sementara defisit capaian mencapai lebih dari Rp 700 miliar.
Padahal targetnya Rp 1,1 triliun pada akhir tahun ini.
“Realisasi masih sekitar 42 persen. Jadi masih kurang banyak sekali,” imbuhnya.
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, juga tak menutup mata terhadap situasi ini.
Dia menyebut, sejumlah sektor prioritas yang seharusnya bisa mendongkrak PAD namun belum maksimal.
Mulai dari optimalisasi jaringan utilitas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga retribusi parkir.
Kebijakan parkir gratis beberapa waktu lalu juga disebut berpengaruh pada seretnya PAD.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkab Jember agar kembali menerapkan parkir berlangganan.
Sehingga dapat meningkatkan PAD Jember.
“Kami mendorong kembali sistem parkir berlangganan. Tentunya dengan pengawasan ketat agar tidak ada pungli oleh oknum jukir di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti sektor pariwisata yang masih minim kontribusi, padahal potensi Jember sangat besar.
Ardi mencontohkan, kerja sama dengan Perhutani dalam mengelola kawasan wisata bisa menjadi jalan keluar.
Lalu, reaktivasi Bandara Notohadinegoro juga diharapkan dapat mendatangkan banyak investor dari luar.
Apalagi penerbangan bandara ini dari Jakarta-Jember (PP).
Investasi itu tak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membantu daerah mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan baru.
Namun, di balik semua itu, ada persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan: kebocoran PAD.
Baik dari OPD penghasil maupun pihak swasta.
Ardi mengaku DPRD sudah mengurai masalah ini.
Salah satunya melalui sidak lintas komisi.
Akan tetapi, ketidaktertiban perizinan masih menjadi batu sandungan.
“Kami ingin Pemkab lebih tegas memberikan peringatan kepada mereka,” katanya.
Tak hanya itu, potensi kuliner dan menjamurnya kafe serta usaha mikro juga bisa meningkatkan PAD.
Akan tetapi hal itu masih minim kontribusi.
Sementara mengenai rencana retribusi pedagang kaki lima (PKL), hal ini masih dalam tahap kajian.
Terkait besaran pendapatan dari setiap OPD penghasil, Ardi enggan mempublikasikan data detail.
Namun ia mengakui banyak sektor yang masih kurang maksimal.
“Kami tahu selama beberapa tahun capaian PAD tidak pernah memenuhi target. Maka saat ini kami dorong OPD penghasil untuk berinovasi dan berimprovisasi, agar bisa lebih maksimal,” katanya.
Meski demikian, DPRD optimistis, target PAD 2025 sebesar Rp 1,1 triliun itu dapat tercapai di akhir tahun.
Oleh karena itu, pekan depan, lanjutnya, pihaknya bakal memanggil Bapenda Jember untuk memperkuat realisasi PAD. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh