Pertamina Diminta Petakan Penggunaan Barcode BBM Subsidi, Ini Alasannya

Maulana RJ • Dipublikasikan Kamis, 14 Agustus 2025 | 04:22 WIB
Armada milik Pertamina saat melakukan distribusi BBM ke sejumlah SPBU. (Dok. Pertamina)
Armada milik Pertamina saat melakukan distribusi BBM ke sejumlah SPBU. (Dok. Pertamina)

Jember, Radar Jember - Dosen Ekonomi Universitas Surabaya, Bambang Budiarto, menyoroti langkah Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar untuk para nelayan.

Ia menilai, meski langkah itu dianggap tepat, namun Pertamina diminta mewaspadai penyimpangan yang dilakukan oknum.

Menurutnya, kegagalan dalam distribusi solar bersubsidi seringkali disebabkan oleh model subsidi itu sendiri yang melekat pada komoditas, bukan pada individu.

"Dalam memberikan subsidi, harus melekat pada orang, jangan melekat pada barang," katanya, Rabu (13/8/2025). 

Baca Juga: Pesan Bupati Jember Gus Fawait Pasca-Krisis BBM, Minta ASN Balas Kritik dengan Prestasi dan Pelayanan

Dia menjelaskan, pendekatan subsidi pada barang, di mana produk dijual murah ke masyarakat, rentan disalahgunakan dan sulit dikontrol.

Bambang menyebut, upaya Pertamina seperti pemberian CSR dan digitalisasi yang sudah dilakukan, masih membuka celah penyimpangan dikemudian hari. Mulai dari praktek dugaan manipulasi kelengkapan administratif maupun penyalahgunaan dokumen.

Karen itu ia menyarankan Pertamina agar betul-betul memastikan barcode hanya diberikan kepada masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria. 

"Ini solusi paling efektif meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan pemerintah akan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan," imbuh Bambang. 

Baca Juga: UPDATE Elpiji di Jember Usai Krisis BBM: Pasokan Elpiji Belum Ada Penambahan

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, menilai sedikit berbeda.

Ia bahkan mencurigai pembelian BBM menggunakan barcode, tidak menutup celah disalahgunakan. Misalnya penimbunan.

"Saya lihat apa yang dilakukan Pertamina sudah tepat. Cuma pembeli dengan barcode apakah digunakan untuk usaha atau ditimbun, itu belum terdeteksi. Juga untuk usaha atau dijual lagi, belum terlacak juga," kata Ciplis, Selasa (12/8/2025).

Ia menilai, potensi terjadinya moral hazard dari pihak nelayan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), maupun pihak tertentu yang memainkan peran di black market, sangat terbuka terjadi.

Sebagaimana diketahui, selama ini Pertamina telah membatasi distribusi solar secara massif lewat aplikasi My Pertamina dan digitalisasi solar dilakukan dengan hanya melayani masyarakat yang punya barcode.

Hal itu sejalan dengan amanat Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Baca Juga: Okupansi Bus Jatuh hingga 60 Persen Imbas Ditutupnya Jalur Gumitir, Terminal Tawang Alun Jember Sepi!

Salah satunya adalah untuk usaha perikanan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diverifikasi serta direkomendasikan organisasi perangkat daerah.

Begitu juga budidaya ikan skala kecil memerlukan verifikasi dan rekomendasi organisasi perangkat daerah.

Ciplis meminta Pertamina memperhatikan beberapa hal dalam distribusi, antara lain data penerima, harus valid supaya terhindar salah sasaran.

Data itu juga disebutnya membutuhkan kerja sama dengan Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial Jember.

Baca Juga: Sebut Ada Hikmah untuk Semuanya, Mantan Wabup Jember Apresiasi Upaya Pemerintah dan Pertamina Atasi Krisis BBM

"Data penerima harus diikuti atau di-tracing secara berkala, supaya anak atau keturunan dari keluarga nelayan juga terlacak, apakah penghidupannya juga nelayan atau sudah berpindah pekerjaan. Ini bertujuan untuk mengetahui butuh atau tidak solar bersubsidi," imbuh Ciplis.

Editor : M. Ainul Budi
Black Market Jember Hazard bbm bersubsidi MyPertamina BBM csr solar pertamina moral spbu subsidi barcode distribusi