KALIWATES, Radar Jember - Penutupan jalur Banyuwangi - Jember via Gunung Gumitir karena perbaikan dan kemacetan di Pelabuhan Ketapang, membuat truk tangki penyuplai BBM tak bisa sampai Jember tepat waktu.
Alhasil, Jember sempat mengalami krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diwarnai dengan antrean panjang terjadi di 41 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) se-Jember.
Berkat gerak cepat dan kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik, perlahan dan pasti Jember mulai bisa keluar dari krisis tersebut.
Terpantau sejak Rabu (30/7/2025), kondisi di setiap SPBU berangsur-angsur normal. Antrian juga mulai lengan.
Pertamina diketahui telah mengerahkan 93 truk tangki BBM dari Malang, Surabaya, dan beberapa dari kabupaten/kota dari Jawa Tengah.
Terkait hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai bahwa dunia usaha di wilayah Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo, sempat merasakan dampak imbas tersendatnya distribusi BBM ini.
Namun dampak itu menurutnya perlahan mulai bisa diurai berkat langkah sigap Pemprov Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, dan termasuk dari Pertamina Patra Niaga.
"Kami mengapresiasi respons cepat Pemprov Jatim, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi energi dan logistik di wilayah terdampak," kata Adik, dalam keterangan resminya secara terbuka, Kamis (31/8/2025).
Adik mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Besuki tetap tenang. Ia meyakini, stok BBM dan LPG dalam kondisi aman terkendali, serta distribusi energi dan logistik akan berjalan normal.
“Kami juga membuka jalur komunikasi dan koordinasi bagi dunia usaha yang membutuhkan pendampingan atau mengalami kendala operasional selama masa penutupan Gumitir berlangsung,” katanya, menawarkan.
Terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, mengutarakan sedikit berbeda.
Menurut dia, krisis BBM yang sempat menyandera jutaan warga Jember ini menjadi momentum untuk belajar mengantisipasi dan mitigasi persoalan secara kolektif.
"Saya pikir ini momentum, lesson learned, supaya ke depan tidak lagi terjadi, dan tidak lagi menjadi salah satu tanggung jawab satu pihak atau satu lembaga, tapi semua pihak terkait harus bergerak," katanya, Kamis (31/7/2025).
Ciplis menekankan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kebijakan untuk membahas antisipasi dan mitigasi, sebelum mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat.
Ia mencontohkan seperti penutupan jalan di Gumitir tersebut.
"Koordinasi antar lembaga terkait ini sangat penting, seperti penutupan Gumitir, ini harus bergerak bersama. Pemprov, Kementerian PU, Pertamina, hingga dari PT ASDP Indonesia Ferry,” jelas dia.
Lebih jauh, ia berpendapat tanggung jawab jika telah terjadi krisis BBM, tidak bisa hanya diarahkan ke satu pihak.
Namun ketika krisis sudah terjadi, maka koordinasi penangan cepat menjadi mutlak diperlukan.
"Saya melihat gangguan atau hambatan ini sepertinya karena jauh dari antisipasi koordinasi dari berbagai pihak. Simulasi kebijakan itu jika terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang melakukan. Semua stakeholder harus bergerak. Saya pikir ini sudah tidak lagi saatnya untuk menyalahkan salah satu pihak," katanya.
Baca Juga: Tol Masuk Jember? Gus Fawait: Pemerintah Pusat Sudah Siapkan Rencana Detailnya!
Ia mengapresiasi langkah cepat semua pihak dalam mengatasi krisis BBM di Jember ini.
Namun dia menilai, ke depan kereta api bisa menjadi solusi yang membuat suplai BBM ke Jember tak tergantung pada kondisi jalan. Apalagi, kata dia, di Jember ada depo di Gebang yang dilewati jalur kereta api.
Ciplis lantas mengusulkan pengaktifan kembali suplai BBM ke Jember menggunakan kereta api.
"Saya pikir model transportasi pendistribusian BBM dengan kereta bisa jadi alternatif. Pertamina dan pemerintah harus memikirkan kedepan bagaimana antisipasi jika terjadi hal yang sama seperti saat ini dan mencari alternatif cara pendistribusiannya," tambah Ciplis.
Editor : M. Ainul Budi