widart
Radar Jember – DPRD Jember mendesak pemkab agar sistem penarikan retribusi parkir segera ditata ulang menyusul jebloknya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut.
Pembebasan retribusi parkir sejak akhir Mei lalu yang diberlakukan Bupati Jember Muhammad Fawait hingga Agustus nanti dinilai jadi salah satu penyebabnya.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut kebijakan parkir gratis tidak membawa dampak signifikan bagi masyarakat.
Namun, justru membuat pemasukan daerah merosot tajam.
“PAD-nya turun jauh dari target. Bahkan triwulan pertama kemarin hanya ratusan juta rupiah,” ucapnya.
Menurut Widarto, evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun parkir digratiskan, masyarakat tetap memberikan uang kepada juru parkir (jukir) secara sukarela.
“Kita ini tidak tegaan. Begitu motor ditata, pasti tetap ngasih,” ujarnya.
Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan parkir gratis tidak benar-benar menghilangkan beban masyarakat.
Namun, justru meniadakan potensi pemasukan resmi ke kas daerah.
Tak hanya itu, para jukir pun disebut tidak merasa diuntungkan dengan penggratisan.
“Tukang parkir juga tidak happy. Banyak yang sampaikan keluhan ke kami,” ungkapnya.
Situasi ini dianggap menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut tidak efektif, baik dari sisi pelayanan publik maupun keuangan daerah.
Legislator Fraksi PDIP itu pun menyarankan agar kebijakan retribusi parkir dikembalikan seperti semula, sambil menyiapkan revisi Perda yang mengatur penarikan retribusi.
“Mari secepatnya usulan perubahan Perda dimasukkan ke dewan,” katanya, merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, ada dua opsi yang layak dikaji, yakni sistem parkir berlangganan atau kerja sama dengan pihak ketiga.
“Hasilnya nanti bisa dialihkan untuk subsidi sektor lain seperti beasiswa, sekolah rusak, atau UHC,” jelasnya.
Bahkan, untuk mendukung sektor pariwisata, retribusi parkir dinilai bisa jadi sumber pendanaan infrastruktur destinasi wisata.
Dikatakan, retribusi parkir adalah sumber PAD yang potensial, selama dikelola dengan baik dan transparan.
Dia juga menyinggung bahwa penggratisan ini justru memberi alasan bagi OPD terkait yang sejak awal tidak mampu mencapai target PAD.
“Kalau gratis, mereka bisa beralasan, padahal enggak digratiskan pun tetap tidak tercapai,” sindirnya.
Dengan waktu penggratisan tinggal tersisa sebulan lagi, dewan berharap eksekutif segera menentukan arah kebijakan baru agar PAD tidak terus merosot.
“Kita harus pastikan sistem penarikan retribusi ini kembali efektif dan memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (sil/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh