radar jember - BANYAK kritik dan masukan telah disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) hingga akademisi terkait rancanagan awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2025-2029.
Meski begitu, rancangan akhir (rankhir) yang saat ini diparipurnakan tidak mengakomodir itu semua. Justru, koreksi semakin banyak.
Isu-isu kelompok rentan dinilai nyaris bahkan tidak diperhitungkan bahkan. Data, diksi, kalimat, hingga narasi-narasi ambigu. Harapan adanya perbaikan ranwal setelah beberapa isu masih sedikit diulas malah justru hilang.
Koordinator Migrant Care Jember Bambang Teguh Kariyanto mengaku sangat menyesalkan dan prihatin atas pengabaikan pe mengaku sangat menyesalkan dan prihatin atas pengabaikan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam RPJMD.
Dalam kajiannya, isu PMI tidak dijadikan sebagai sebuah masalah. Padahal selama ini di permukaan persoalan PMI begitu banyaknya. Jika itu tetap tak terakomodir, maka kaitan perlindungan PMI tidak akan masuk dalam program OPD terkait.
Diterangkan, data PMI yang dimuat dalam RPJMD hanya yang jalur prosedural. Padahal, munculnya banyak persoalan justru PMI non prosedural yang sempat mendapatkan atensi besar publik hingga pemerintah pusat. Khususnya persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Sering kali hal-hal aktual dan sempat viral tidak di-capture. Ini mesti ada problem struktural," ucapnya.
Temuan tersebut dinilai sebagai sebuah pengingkaran komitmen kepala daerah kepada PMI dalam mewujudkan perlindungannya.
Dengan mewujudkan tata kelola migrasi aman, bermartabat, adil, dan inklusif. Pada masa pilkada, kata dia, Bupati Jember Muhammad Fawait telah menandatangani kesepakatan akan hal tersebut dalam sebuah forum resmi.
"Artinya saya punya bukti dokumen hitam putih.Nah, tapi ini tidak berbanding lurus dengan dokumen RPJMD yang kami tahu itu wujud dari visi misi, komitmen kepala daerah," ucap Bambang usai bedah rankhir RPJMD dengan sejumalh OMS dan akademisi di Kafe Tawangmangu Kelurahan Tegal Geda, Sumbersari, Rabu (18/6).
Lewat dari seratus hari pasca dilantik, rupanya komitmen tersebut tak kunjung dibuktikan. Pihaknya mulai menganggap komitmen yang telah dibuat itu muspro.
Meski begitu, optimistis tetap harus dibangun di atas kelemahan-kelemahan RPJMD yang banyak ditemukan.
"Saran kami (atas ranwal RPJMD, Red) yang kemarin diterima anggota dewan itu tidak signifikan diperhatikan. Temuan kedua ini juga jauh dari partisipasi bermakna OMS maupun masyarakat secara umum," ulasnya.
Kerja sama Migrant Care Jember dengan pemkab pada pemerintahan periode sebelumnya, kata dia, juga tak dilanjutkan lagi setelah pergantian bupati. Sinergi yang dibangun secara resmi terkait PMI di sepuluh desa seolah muspro.
Hasil kajian tersebut nantinya akan disarikan dan diserahkan kepada pansus RPJMD. Sebagai bentuk keterlibatan dan pengawalan OMS terhadap RPJMD Jember. Pihaknya nanti akan segera berkomunikasi dengan DPRD Jember untuk menggelar rapat dengar pendapat. (sil/bud)
Editor : M. Ainul Budi