Radar Jember - Pemerintah daerah sepertinya harus menyeriusi lagi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir, karena jeblok selama setahun terakhir.
Apalagi, pendapatannya kini jauh dari target yang ingin dicapai.
Bupati Jember Muhammad Fawait bahkan mengaku kaget kala mengetahui besaran pendapatan yang masuk ke pemda dari sektor parkir selama awal Januari hingga Mei kemarin.
Nominalnya tidak lebih dari Rp 1 miliar.
“Dari target Rp 20 miliar, kita baru dapat cuma Rp 450 juta? Padahal masyarakat Jember bayar parkir semuanya, tidak utang. Terus ke mana uangnya?" kata bupati.
Pendapatan dari retribusi parkir menjadi salah satu pos pendapatan asli daerah (PAD) andalan pemerintah daerah. Namun dalam angka, PAD retribusi parkir per Oktober 2024 kemarin, tercatat baru memperoleh Rp 1,3 miliar atau sekitar 6 persen, dari target total sekitar Rp 19 miliar.
Selain lantaran minimnya petugas jukir, soal lokasi parkir yang ditangani pemerintah daerah yakni hanya berada di badan jalan dan area ruang milik jalan.
Sementara area parkir yang masuk kawasan swasta/perorangan menjadi kewenangan penuh pihak pengelola.
Perolehan parkir dari pihak swasta ini juga disebut-sebut sulit dikontrol, karena sering kali tak diketahui berapa persen yang masuk ke Bapenda Jember.
Jika merujuk pada ketentuan anyar, eksekutif dan legislatif telah meneken Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Perda ini kemudian mendasari penarikan parkir secara tunai/nontunai, dengan nominal yang naik dua kali lipat dan sekaligus meniadakan ketentuan lama yakni parkir berlangganan yang sebelumnya bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan Satlantas.
Ketika masih menggunakan sistem lama, parkir berlangganan, Pemkab Jember bisa meraup hingga Rp 10 miliar lebih per tahun, hanya dari jasa parkir, dengan sistem parkir berlangganan dan sistem bayarnya melalui kantor Samsat.
Namun, begitu menggunakan aturan anyar itu, alih-alih meningkat, justru PAD makin boncos dan terjun bebas.
Hanya mendulang Rp 1,3 miliar atau sekitar 6 persen.
"Pemkab Jember, eksekutif dan legislatif, menargetkan pajak dari retribusi dari parkir itu Rp 20 miliar, saya cek sampai Minggu kemarin, Pendapatan yang masuk cuma Rp 450 juta,” tambah Bupati Gus Fawait, yang masih terheran-heran.
Gus Fawait sempat mengumumkan menggratiskan biaya parkir untuk semua masyarakat yang menggunakan area parkir di tempat atau jalan milik pemda, terhitung 22 Mei sampai akhir Agustus 2025 nanti.
Bukan tanpa alasan, ia menyebut langkah itu untuk menjawab banyaknya keluhan masyarakat terkait karut-marutnya parkir.
Ia juga menghendaki ada perbaikan sistem penarikan parkir yang selama ini dilakukan para jukir.
“Makanya untuk membuat pariwisata Jember ini meningkat dan masyarakat tersenyum, kita gratiskan parkir-parkir yang ada di jalan milik kewenangan Pemkab Jember," tambahnya.
Sebelumnya, persoalan perolehan retribusi parkir yang jeblok ini juga sempat disinggung oleh Wakil Ketua Komisi C, Ikbal Wilda Fardana.
Ia menduga, jebloknya PAD retribusi parkir ini lantaran perubahan skema dari yang awalnya parkir berlangganan menjadi parkir berbayar, baik tunai maupun nontunai.
Saat itu, ada asumsi jika menggunakan skema parkir berbayar tunai, ada potensi pendapatan yang cukup besar, karena itu kemudian dinaikkan dua kali lipat.
Ikbal kemudian mencontohkan, estimasi kendaraan roda dua sebelumnya tarif parkir hanya seribu rupiah, roda empat dua ribu rupiah.
Kemudian dengan parkir berbayar, naik dua kali lipat.
Roda empat menjadi empat ribu, dan roda dua menjadi dua ribu.
Semuanya itu, kata Ikbal, perlu dievaluasi menyeluruh, baik mengenai target pendapatan, penarikan oleh jukir, maupun efektivitas skema penarikan.
Mengingat, perolehan penarikan yang dilakukan jukir di lapangan, susah dibuktikan ketika disetorkan ke Bapenda Jember.
Istilahnya, ada dugaan kebocoran retribusi parkir.
"Memang harus dievaluasi. Kalau masih menggunakan skema bayar tunai seperti sekarang ini, saya rasa akan jauh untuk sampai pada target. Tapi, kalau skema parkir berlangganan ini lebih baik untuk PAD kita, ya, gak apa-apa. Lebih baik kembali lagi ke parkir berlangganan saja," kata legislator PPP itu. (mau/nur)
Baca Juga: Sekolah Rakyat di Jember: Bukan Hanya Soal Tak Mampu secara Finansial
Editor : Imron Hidayatullahh