Radar Jember — Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (FEB Unmuh) Jember, Prof Dr Haris Hermawan, turut mengomentari Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang digulirkan pemerintah.
Baik pembentukan di seluruh desa yang ada di Indonesia atau yang masif di Kota Suwar-Suwir.
Menurut Haris, KMP sebagai wujud nyata dari semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Koperasi adalah instrumen yang paling sesuai untuk membangun ekonomi berbasis kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial,” ujarnya.
Dikatakan, koperasi desa seperti KMP memiliki potensi besar dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil, mendorong kemandirian ekonomi desa, serta memperkuat solidaritas sosial.
“Jika dikelola secara benar, KMP bisa menjadi alat demokratisasi ekonomi lokal dan bukan sekadar formalitas administrasi,” tambahnya.
Meski demikian, pembangunan koperasi desa tidak lepas dari berbagai tantangan.
Dalam pandangan akademiknya, Prof Haris menyoroti minimnya kapasitas manajerial pengelola, rendahnya partisipasi anggota, serta intervensi politik lokal yang kerap menggerus independensi koperasi.
“Literasi keuangan yang lemah dan lemahnya sistem pengawasan juga menjadi penghambat utama,” tuturnya.
Dari sisi dampak terhadap pengentasan kemiskinan, koperasi desa disebut memiliki rekam jejak positif.
Studi internasional menunjukkan bahwa koperasi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan anggota, akses pembiayaan, serta memperluas pasar produk lokal.
Namun, efektivitas ini bergantung pada kualitas tata kelola, skala usaha, dan dukungan kebijakan yang berkesinambungan.
Baca Juga: Bangunan Terbengkalai Milik Pemerintah Bisa Dipakai Jadi Kantor Koperasi Merah Putih
Terkait indikator keberhasilan, Prof Haris menjelaskan bahwa pengukuran efektivitas koperasi seharusnya mencakup tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan tata kelola.
“Tidak cukup hanya dilihat dari aset atau laba, tapi juga partisipasi anggota, transparansi, serta pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, laporan keuangan yang diaudit dan mekanisme pengawasan internal adalah hal mutlak dalam menciptakan koperasi yang sehat.
Pemerintah, lanjutnya, perlu merancang sistem tata kelola koperasi yang menjamin akuntabilitas dan minim risiko korupsi.
Beberapa strategi yang disarankan antara lain audit keuangan berkala, digitalisasi pengelolaan keuangan koperasi, serta pelibatan aktif warga desa dalam sistem pemantauan.
“Kita harus mencegah agar koperasi tidak menjadi alat politik musiman atau sekadar saluran bantuan,” katanya.
Prof Haris juga menekankan pentingnya sistem pengawasan yang tidak terpusat hanya di kabupaten atau kementerian, tetapi juga didesentralisasi ke tingkat desa dan antardesa melalui koperasi sekunder.
“Pengawasan berbasis komunitas lebih efektif dalam menjaga integritas pengelolaan dana publik,” ucapnya tegas. (dhi/c2/nur)
Baca Juga: Lakukan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Ini yang Dilakukan Pemkab Bondowoso
Editor : Imron Hidayatullahh