Radar Jember – Upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila digelar di lapangan Kecamatan Sukorambi, Minggu (1/6/2025).
Momen ini melibatkan sejumlah pelaku seni dan budaya, serta masyarakat sekitar.
Sekretaris DPC PDIP Jember Widarto menyampaikan, kegiatan upacara tersebut merupakan bagian dari komitmen partainya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke tengah masyarakat.
"Upacara ini sangat fundamental. Kita tahu, 1 Juni pernah dilarang diperingati di masa orde baru. Baru pada 2016, Perpres (Peraturan presiden, Red) mengembalikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila," ujarnya.
Dijelaskan, jika merujuk pada sejarah sidang BPUPKI yang dimulai 29 Mei 1945, maka pada tanggal 1 Juni, Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasannya tentang dasar negara di hadapan para tokoh pendiri bangsa.
“Biasanya upacara kita laksanakan di kantor partai. Tapi tahun ini, kami memilih untuk melibatkan masyarakat Sukorambi. Ada tokoh masyarakat, petani, pemuda, perempuan, dan lainnya yang hadir tanpa mengenakan atribut partai,” imbuhnya.
Setelah upacara, dilanjutkan dengan pertunjukan seni tradisional mulai aksi bela diri hingga tari tradisional.
Widarto menyebut, Pancasila sejatinya tumbuh dalam kebudayaan bangsa Indonesia.
“Bung Karno hanya menggali. Nilai-nilai Pancasila memang sudah hidup dalam budaya Indonesia. Karena itu, budaya lokal harus dilestarikan agar bisa menjadi filter terhadap budaya asing yang masuk,” katanya.
Menurutnya, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jember juga tengah menginisiasi Raperda Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Baca Juga: Sudah Tahu Ada Gelombang Besar, Pengunjung Pantai Payangan Jember Masih Saja Nekat Mandi
“Pembahasan tingkat satu di DPRD sudah selesai dan telah diparipurnakan. Harapannya, setelah pembahasan tingkat dua selesai, perda ini bisa segera disahkan. Tujuannya agar seluruh unsur pemerintahan, mulai dari bupati hingga RT/RW, punya semangat yang sama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kalau ini dijalankan, insyaallah penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi bisa diminimalkan,” pungkasnya. (yul/c2/nur)
Baca Juga: Bangunan Terbengkalai Milik Pemerintah Bisa Dipakai Jadi Kantor Koperasi Merah Putih
Editor : Imron Hidayatullahh