SUMBERSARI, Radar Jember - Sengatan terik matahari tak menurunkan semangat juang puluhan masa yang melakukan aksi di depan Kantor DPRD Jember, kemarin (1/5).
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan (SJM) long march dari double way Unej hingga Kantor DPRD Jember, dalam peringatan Hari Buruh Internasional.
Dalam aksi tersebut massa yang terdiri atas mahasiswa, pekerja, elemen masyarakat, hingga purna-pekerja migran Indonesia (PMI) bersatu menyuarakan sejumlah tuntutan.
Mereka mendesak agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak buruh.
Mulai dari kejelasan status hukum, perlindungan pekerja, standar upah yang layak, hingga desakan untuk menyerap tenaga kerja disabilitas sebanyak 1 hingga 2 persen.
Korlap aksi, Yulianata Lialubisma, menyebut bahwa aksi ini bukan semata peringatan Hari Buruh Internasional.
Lebih dari itu, aksi demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim yang dianggap telah melakukan penindasan terhadap kelompok marginal dan buruh.
“Kaum buruh selalu ditindas, ini bentuk perlawanan kami,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Izul itu menilai, kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo mempersempit ruang sipil, khususnya bagi buruh.
Aksi ini dimaknai sebagai hari perlawanan masyarakat sipil.
Kebijakan pemerintah hari ini dinilai banyak menindas kelompok marginal, termasuk para buruh.
"Kondisi ini juga terlihat di Jember, terutama buruh sektor agraris seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang justru jadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, kesejahteraannya jauh dari layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Izuk menyebut, saat ini Pemkab Jember hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh di lapisan bawah.
“Kalau mau bicara pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya juga bicara kondisi buruh yang menyumbangkan tenaga dan waktu untuk menghasilkan bahan pangan daerah,” ujarnya.
Namun, karena aksi tersebut dilakukan pada hari libur nasional, tak ada satu pun perwakilan DPRD yang menemui massa. Yulianata menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu-isu perburuhan ke ruang-ruang strategis.
“Kami akan pastikan isu buruh masuk dalam dokumen perencanaan. Tak hanya soal produksi. Tapi kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah juga harus jadi perhatian,” pungkasnya. (yul/c2/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh