WIROWONGSO, Radar Jember – Rencana Pemkab Jember untuk mereaktivasi Bandara Notohadinegoro memiliki tantangan yang cukup kompleks. Sebab, ada sejumlah hal yang perlu diaktifkan. Selain dilakukan perbaikan-perbaikan pada bandara tersebut.
Seperti diketahui, bandara yang berlokasi di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, ini mengalami pasang surut. Kadang beroperasi, kadang tidak.
Bahkan, saat biaya naik, pesawat disubsidi oleh pemerintah, kondisinya juga kurang membahagiakan.
Sebab, jumlah okupansi penumpang pesawat selalu kurang. Hal itu berdampak pada minimnya dana operasional, sehingga bandara tak berkembang.
Selain itu, beberapa fasilitas juga harus dipenuhi, sebelum bandara aktif lagi. Beberapa kebutuhan paling mendesak yaitu alat pendeteksi visual barang bawaan penumpang seperti X-ray, perbaikan marka landasan. Juga penyiapan mobil damkar karena yang lama sudah tua, serta pembangunan menara pantau karena tidak standard.
Selain itu, kabar lama yang kini mencuat kembali yakni adanya 14 personel Bandara Notohadinegoro yang telah berakhir lisensi keahliannya.
Bahkan sejak beberapa tahun lalu bandara tersebut sudah harus tutup, karena tak ada pegawai yang memegang lisensi aktif. Ini menjadi problem lain di luar sarana dan prasarana bandara yang ditemukan banyak kekurangan. Padahal, lisensi itu menjadi prasyarat untuk bandara agar tetap bisa beroperasi.
Kepala UPT Bandara Notohadinegoro Edy Purnomo membeberkan, sertifikat kompetensi para personel bandara telah habis di tengah beroperasinya bandara yang sampai sekarang masih aktif melayani penerbangan carter.
“Bidang pengamanan penerbangan, pemadam kebakaran pesawat terbang, meteorologi penerbangan, dan lainnya,” sebutnya dalam forum kunjungan TP3D pemkab dan DPRD Jember di bandara.
Hingga sekarang, lisensi itu belum juga diperpanjang. Disebutkan, dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, setiap personel bandara wajib berlisensi sah dan masih berlaku. Jika tidak, maka bandara tidak lagi bisa beroperasi.
“Sebenarnya bandara ini sudah ditutup dari lima tahun lalu, karena lisensi persyaratannya mati. Sehingga, kami sebenarnya tidak berhak lagi mengoperasikan bandara,” papar Edy.
Dikatakan, perpanjangan lisensi itu selalu terkendala tidak adanya anggaran.
Hal itu karena hasil operasional bandara tidak mampu menutup segala biaya. Padahal, setiap tahun pihak bandara selalu mengusulkan anggaran untuk perpanjangan sertifikat kompetensi para personelnya.
Menurutnya, mengacu pada ketentuan standar, masa berlaku lisensi personel tersebut cukup bervariasi. Bisa satu sampai dua tahun. Bergantung bidang keahliannya.
Untuk perpanjangan sertifikat keahlian 14 personel, tambahnya, dibutuhkan anggaran sekira Rp 100 juta.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, ketika pembahasan APBD 2025 dia yang paling getol menganggarkan untuk sejumlah kepentingan bandara.
“Artinya, kalau personel bandara ini sudah lima tahun tidak dianggarkan, ini jadi pertanyaan saya, kadisnya atau eksekutifnya yang tidak bisa mengeksekusi,” tegasnya.
Legislator Partai Gerindra itu mengaku kaget karena baru mengetahui jika kebutuhan untuk perpanjangan lisensi personel bandara tidak teranggarkan.
Padahal itu semestinya menjadi faktor utama yang harus diprioritaskan.
“Ini lucu, sertifikat sampai mati lima tahun,” ucapnya.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari kesiapan armada bandara. Ardi mengaku khawatir jika ini tetap dibiarkan.
Oleh karena itu, perlu betul-betul dianggarkan agar rencana reaktivasi bandara bisa dilakukan.
“Saat ini kami dalam kondisi ingin bandara ini tidak menjadi museum. Tapi, bisa beroperasi secara maksimal,” ucapnya. (sil/c2/nur)
Editor : M. Ainul Budi