KALIWATES, Radar Jember - Keterbatasan personel dan jumlah armada yang digunakan oleh UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Jember hari ini dirasa masih belum ideal.
Jumlah personel yang pas-pasan itu dirasa berpengaruh terhadap penanganan, khususnya saat terjadi kebakaran.
Kepala Satpol PP Jember Bambang Saputro menyebut, saat ini 75 personel Damkar yang tersebar di empat posko Damkar se-Jember. Sementara jumlah armadanya, masih 5 unit.
"Ada lima unit yang saat ini masih layak dipakai walaupun umurnya sudah tua, tapi masih layak," katanya, saat ditemui, (15/4).
Bambang menilai, jumlah 2,6 juta jiwa penduduk Jember dengan memiliki 31 kecamatan, 4 posko Damkar yang ada hari ini sebenarnya dirasa kurang ideal. Menurut dia, idealnya posko Damkar itu tersebar di setiap kecamatan.
"Dari jumlah ini insya Allah cukup, tapi kalau ada penambahan akan lebih bagus lagi, khususnya untuk Damkar. Karena idealnya, di tiap kecamatan ada posko Damkar, sehingga saat ada laporan kebakaran, tidak jauh-jauh dan ditangani di posko masing-masing kecamatan," imbuh dia.
Pemkab Jember sempat berencana memisahkan UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) dari Satpol PP Jember, dan menjadi dinas tersendiri.
Rencana itu sempat mengemuka sejak beberapa tahun terakhir dan hingga kini belum realisasi.
Rencana pemerintah daerah melebur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember, sejauh ini terus bergulir.
Rencana itu tertuang dalam Raperda Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, atau Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui bahwa hari ini eksekutif dan legislatif sedang melangsungkan pembahasan raperda SOTK tersebut.
"(Kaitan UPT Damkar di Satpol PP) Nanti ditanyakan kepada yang membidangi, teknisnya kan sudah ada kajiannya di SOTK, oleh kawan-kawan yang membidangi," kata Gus Fawait, saat ditemui (15/4).
Gus Fawait juga belum ada keinginan menambah personel damkar namun ia ingin memaksimalkan SDM yang ada dengan memperhatikan hak-hak para aparatur, termasuk personel damkar.
"Adanya efisiensi hari ini, maka yang ada kita optimalkan, dan kita juga fikirkan bagaimana semua aparat, mulai kesejahteraannya dan sebagainya itu terpenuhi," tutupnya. (mau)
Editor : M. Ainul Budi