KEPATIHAN, Radar Jember - Tahun 2024 ini target retribusi parkir yang ditetapkan Pemkab Jember cukup fantastis. Mencapai Rp 19 Miliar. Demi mengejar target itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember mewanti-wanti kinerja juru parkir (Jukir) agar turut mendukung target pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Sebab, pada tahun 2024 pemkab sudah tidak menggunakan sistem parkir berlangganan. Artinya, semua tarif parkir yang dikeluarkan oleh pengendara diterima langsung oleh jukir atau melalui QRIS.
Kepala Dishub Jember Agus Wijaya tegas menyatakan tak akan ragu memecat jukir yang dinilai nakal atau kinerjanya buruk. Jika tidak ditindak, Agus meyakini hal itu akan mengganggu target retribusi parkir yang lebih besar dari tahun sebelumnya. "Untuk mencapai target retribusi kami tak segan memberhentikan jukir yang nakal atau kinerjanya buruk," jelasnya.
Agus menguraikan, yang dimaksud jukir nakal atau kinerja buruk yakni mereka yang tidak bisa memenuhi target setoran kepada UPT Parkir. Misalnya, titik parkir yang dijaga berpotensi dapat Rp 100 ribu, tapi ternyata yang disetorkan hanya Rp 20 ribu. Dari hal itu, Dishub dapat menyimpulkan jukir yang jaga nakal dan mempermainkan pendapatan tarif parkir.
Kebocoran pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir itu juga sulit dibendung. Terlebih, di Jember, keberadaan petugas jukir pemda jumlahnya terbatas. Dishub mencatat, ada sekitar 320 jukir yang tersebar di 17 titik/kecamatan, dari total 31 kecamatan se-Kabupaten Jember yang seharusnya sudah ada petugasnya. Sementara, di beberapa kecamatan, pemkab belum memiliki petugas parkir. Hal itu yang juga memengaruhi tingkat kebocoran pada sektor retribusi parkir.
Selain minimnya petugas jukir di lapangan, lokasi parkir yang ditangani pemerintah daerah hanya berada di badan jalan dan area ruang milik jalan. Sementara, area parkir yang masuk kawasan swasta/perorangan menjadi kewenangan penuh pihak pengelola. Perolehan parkir dari pihak swasta inilah yang juga sulit dikontrol. Sebab, sering kali tak diketahui berapa persen yang masuk ke Bapenda Jember.
Sebelumnya, UPT Parkir di Jember sudah melakukan survei potensi pendapatan parkir di setiap titik parkir wilayah kota. Dengan begitu, ketika ada jukir setorannya jauh dari nilai yang ditentukan, bakal diberi tindakan awal. Tidak langsung dilakukan pemecatan.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, ada tiga tahapan sebelum jukir nakal dipecat. Seperti pegawai pada umumnya, yakni diberikan surat peringatan (SP) satu hingga tiga. Setelah lewat dari itu, Dishub akan melakukan pemecatan. "Kami tidak langsung memecat begitu saja. Tentu ada tahapannya melalui SP," imbuh dia.
Meski begitu, Dishub Jember disebutnya juga akan mengapresiasi jukir yang memiliki kinerja baik. Seperti memberikan reward yang menguntungkan kepada jukir. Hal itu tentu untuk memberikan motivasi kepada jukir agar selalu berperilaku baik selama bertugas. Seperti pelayanan kepada pengendara hingga jumlah setoran yang diterima oleh UPT Parkir.
Semangat pemerintah daerah yang ingin menggenjot pendapatan dari retribusi parkir ini memang belum berjalan mulus. Meski bupati dan DPRD baru saja mengesahkan Perda tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sekitar Oktober 2023 lalu.
Bupati Jember Hendy Siswanto juga sempat mengakui demikian. Menurut Hendy, pemerintah daerah hari ini memang sedang berupaya menjalankan regulasi baru penerapan tarif parkir tersebut. Karena itu, dianggap wajar jika banyak mendapatkan kritikan. Termasuk mengenai kinerja para jukir di lapangan.
"Kami mohon bantuan temen-temen, untuk cek dan audit sama-sama ke para tukang parkir kita. Periksa semuanya. Ini butuh kontrol memang, karena baru. Jadi, plus minusnya ada, tetapi semangat untuk memperbaiki itu ada," pungkas Hendy. (qal/c2/mau)
Editor : Radar Digital