Utang JPK Akan Masuk PAPBD, Begini Kata Bupati Jember

Radar Digital • Dipublikasikan Selasa, 11 Juni 2024 | 00:45 WIB
Tahun ini kami sudah menyiapkan, mulai dari rute hingga armada yang nanti akan digunakan.” HENDY SISWANTO Bupati Jember
Tahun ini kami sudah menyiapkan, mulai dari rute hingga armada yang nanti akan digunakan.” HENDY SISWANTO Bupati Jember

SUMBERSARI, Radar Jember - Program layanan kesehatan gratis yang disediakan Pemkab Jember bernama Jember Pasti Keren (JPK) selama tahun 2023 rupanya banjir peminat.

Meski telah terealisasi tahun kemarin, namun pemkab masih menyisakan utang dengan jumlah lumayan gemuk, mencapai Rp 60 miliar.

Utang tersebut terakumulasi dari biaya perawatan yang disediakan oleh tiga rumah sakit daerah (RSD) milik pemda.

Masing-masing RSD dr Soebandi Patrang, RSD Balung, RSD Kalisat, serta sekitar 50 puskesmas se-Kabupaten Jember.

Bupati Jember Hendy Siswanto dalam kesempatan rapat paripurna LPP APBD 2023 di Gedung DPRD Jember mengungkapkan demikian.

Meski terhitung utang, Hendy memastikan JPK bakal terbayarkan saat Perubahan APBD atau PAPBD nanti.

"Terkait dengan masih terdapatnya utang JPK tahun 2023 terhadap RSD dan kecukupan anggaran tahun 2024, akan diupayakan penambahannya melalui PAPBD tahun 2024," kata Hendy.

Meski terhitung utang, Hendy menegaskan salah satu program unggulannya itu, JPK, tak akan berhenti pada tahun ini.

Hendy juga menilai konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi kesempatan bagi Pemkab Jember untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah. Termasuk pengobatan gratis melalui JPK tersebut.

"Tenang aja, PAPBD kita kembalikan untuk JPK ini. Dan JPK ini wajib dilakukan sampai kapan pun kami memimpin Jember. Tidak boleh (masyarakat, Red) bayar. Harus gratis, tapi itu khusus orang tertentu. Cukup pakai KTP saja," imbuhnya.

Sebagai informasi, tahun 2023 lalu Pemkab Jember mengalokasikan Rp 122 miliar untuk mendanai program JPK tersebut.

Keseluruhan dana itu terserap untuk membiayai pengobatan gratis sekitar 72.645 warga Jember. Pembiayaan terbesar ke RSD dr Soebandi sebesar Rp 62,7 miliar.

Kemudian RSD Balung sebesar Rp 39,4 miliar, RSD Kalisat sebesar Rp 10,4 miliar, dan jaringan puskesmas sebesar Rp 9 miliar.

Semua dana itu terserap untuk layanan rawat jalan, rawat inap, UGD/IGD, ambulans, obat habis pakai, transfusi darah, dan penunjang diagnostik.

Utang JPK ini sempat disuarakan oleh anggota Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, saat Rapat Paripurna LPP APBD 2023. Ardi mempertanyakan mengapa JPK sampai menyisakan utang.

"Program JPK di tiga RSD dan seluruh puskesmas ternyata menyisakan utang hingga Rp 60 miliar lebih, tahun 2023. Sedangkan anggaran JPK untuk tahun 2024 sudah habis. Rakyat bertanya-tanya, jangan-jangan, tahun ini rakyat tidak lagi bisa mendapat layanan kesehatan gratis lagi?" tanya legislator Gerindra itu. (mau/c2/nur)

Editor : Radar Digital
Jember Hendy Siswanto Bupati Jember