SUMBERSARI, Radar Jember - Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun 2023 akhirnya final.
Itu setelah DPRD menyampaikan dan menyerahkan rekomendasi LKPJ saat rapat paripurna LKPJ Bupati di Gedung DPRD Jember, Kamis siang (25/4).
Dokumen rekomendasi LKPJ setebal 46 halaman yang dibacakan oleh anggota DPRD Mufid, saat itu, berisi berbagai rekomendasi yang digalang dewan melalui rapat Pansus (Pansus) 1 dan Pansus 2 dari stakeholder, sejak beberapa pekan lalu.
Dokumen rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2023 ini berisi uraian catatan kritis, saran, masukan, serta rekomendasi atas capaian kinerja bupati dan wakil bupati selama menjabat tahun 2023.
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2022–2026, terdapat 9 indikator kinerja utama Kabupaten Jember yang menjadi target setiap tahunnya.
Kemudian, Perbup Nomor 15 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jember disebutkan ada 10 IKU. Yaitu Persentase Pertumbuhan ekonomi/PDRB, Indeks Gini, indeks reformasi birokrasi (IRB), angka kemiskinan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR), tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), indeks pembangunan manusia, indeks infrastruktur, dan PAD bidang pariwisata.
Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi mengatakan, LKPJ ini menjadi pertanggungjawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dan program-program yang sudah terencana dalam satu tahun.
"Mengingat ini LKPJ terakhir di periode kepemimpinan Pak Hendy dan Gus Firjaun, DPRD tetap menaruh harapan besar agar target yang dicanangkan sesuai RPJMD," kata Itqon ketika ditemui seusai rapat paripurna, kemarin (25/4).
Itqon menilai, di menit-menit terakhir periode kepemimpinan Hendy dan Gus Firjaun ini, masih ada waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai perbaikan dan evaluasi.
Itqon juga menyadari bahwa masa jabatan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun memang tak utuh berjalan 3 tahun 2 bulan kemarin. Namun, terpotong oleh masa Covid-19 yang berlangsung selama setahun lebih.
"Kalaupun tidak 100 persen, masih ada waktu. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan, semaksimal mungkin. Kalau DPRD sih gak muluk-muluk, yang penting indeks (pembangunan, Red) ini tidak sampai di bawah indeks Provinsi Jawa Timur. Jadi, dari tahun ke tahun semakin baik," bebernya.
Itqon juga menyarankan pemerintah mulai fokus pada beberapa persoalan krusial yang menyelimuti Jember hari ini.
Seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"Jadi, mohon fokus ke pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, usia sekolah, dan tentu saja stunting, AKI, dan AKB yang menjadi amanat pemerintah pusat," imbuh legislator PKB itu.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengakui bahwa selama menjabat kemarin memang tidak full 3 tahun 2 bulan.
Namun, terpotong oleh masa Covid-19. Hendy merasa selama kepemimpinannya bersama Gus Firjaun memang terdapat banyak kekurangan di sana-sini.
Karena itu, Hendy mengharap dukungan dan support dari para anggota dewan untuk terus mengawalnya, di sisa periode pertamanya kali ini.
"Ini tentu bagian dari koreksi kami, melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami dan tentunya itu pasti akan kami perbaiki. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Tidak ada kesempurnaan di kita, kita butuh support dan dukungan DPRD," pungkas Hendy. (mau/c2/nur)
Editor : Radar Digital