Minat warga Jember untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) cukup tinggi.
Namun, mayoritas berangkat melalui jalur nonprosedural.
Tak jarang PMI dihadapkan pada beragam masalah, disekap, kesandung hukum, hingga pulang tinggal nama.
MAULANA, Radar Jember
JEMBER menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka pekerja migran Indonesia (PMI) cukup besar. Mencapai ribuan.
Bahkan jumlah PMI asal Kabupaten Jember disebut-sebut terbesar kedua se-Jawa Timur.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember pada November 2023 sempat mencatat, di Malaysia saja, jumlah PMI asal Jember mencapai 30 ribuan.
Dari jumlah sekian, yang berangkat secara prosedural atau resmi tak lebih dari 30 persen.
Artinya, ada sekitar 20 ribuan PMI yang berangkat secara nonprosedural alias ilegal ke Negeri Jiran tersebut. Itu baru di Malaysia, belum di negara lain.
Seperti Taiwan, HongKong, Timur Tengah, dan beberapa negara lainnya. Sudah dipastikan jumlahnya lebih fantastis.
Fakta tak terhenti di situ. Kabar kurang membahagiakan juga sering kali datang dari para PMI asal Jember.
Di tanah rantau, kehidupan mereka tak semuanya berjalan manis.
Banyak yang dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik.
Mulai dari kabar PMI yang mengalami kecelakaan kerja, ditelantarkan oleh majikan atau bos, disekap, kekerasan seksual, dan tersandung hukum.
Bahkan tak sedikit yang pulang hanya tinggal nama atau telah meninggal dunia.
Rentetan kasus yang dialami para pahlawan devisa itu menjadi ironi. Mereka berjasa karena menjadi pahlawan devisa untuk negara. Namun, di sisi lain PMI tak ubahnya sapi perah lantaran perlindungan untuk mereka yang lemah.
Minimnya perlindungan dan edukasi kepada calon PMI serta menjamurnya agen-agen penyalur ilegal yang sulit dideteksi juga turut membuat angka PMI asal Jember ini selalu tinggi.
Kondisi demikian juga diperparah dengan minimnya pemahaman calon PMI yang hendak berangkat kerja ke luar negeri.
Lebih-lebih yang melalui jalur nonprosedural. Diiming-imingi gaji tinggi dan pekerjaan layak, mereka tergiur. Namun, jaminan perlindungan, hak, dan keselamatannya selama bekerja justru diabaikan.
Editor : Radar Digital