Laporkan Perusahaan yang Tak Bayar THR
Jangan Ragu, Bekukan Giat Perusahaan!
Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak pekerja dan satu hal yang dinanti-nanti menjelang Lebaran.
Di lapangan, bisa saja ada perusahaan yang telat atau enggan membayar THR.
Apabila terjadi demikian, segera laporkan, karena sanksinya telah dijelentrehkan oleh pemerintah.
MEGA SILVIA, Kepatihan, Radar Jember.
ORGANISASI buruh menjadi salah satu ujung tombak yang sering memperjuangkan hak-hak pekerja atau buruh saat ada yang dicurangi oleh perusahaan.
Pada momen menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, peran mereka untuk membela kaum buruh sangat diperlukan agar tidak ada perusahaan yang nakal dan semua THR diberikan.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember Koster Sianipar mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Disnaker dan serikat buruh yang lain mengenai ketentuan THR, kewajiban pengusaha tersebut harus dilakukan maksimal tujuh hari sebelum Lebaran.
“Jika tidak dibayarkan, ada sanksi sesuai UU tenaga kerja,” ujarnya, Sabtu (30/3).
Pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh perusahaan di Jember. Setiap tahun, SPSI membuka pengaduan bagi anggota-anggotanya. Sejauh ini, kata dia, belum ada yang mengadu.
Sebaliknya, laporan yang masuk adalah satu grup perusahaan perkebunan yang telah membayarkan THR.
“Tahun kemarin tidak ada laporan, dan sekarang saya kira relatif lancar. Karena, kalau tidak dibayarkan akan jadi masalah yang mudah mencuat,” bebernya.
Koster meminta pemerintah daerah terus mengawasi perusahaan hingga menunaikan kewajiban THR kepada pekerjanya. Termasuk juga perusahaan yang menerapkan sistem mitra kepada pekerjanya.
Seperti ojek online hingga kurir paket. “Apa pun itu, yang namanya pekerja wajib diberikan. Selama dia dapat upah, maka pekerja wajib dapat THR,” tegasnya.
Dijelaskan, apabila ada anggota SPSI yang mengadu, pihaknya akan mendatangi perusahan untuk melakukan advokasi. Jika proses mediasi secara bipartit tidak berhasil, kata dia, akan diadukan ke Disnaker melalui Posko Wadul dan Konsul (Wakul) THR untuk penyelesaiannya. Terlepas dari itu, dia memprediksi ada saja buruh yang tidak mendapatkan haknya, tapi tidak melaporkan. “Tidak semua pekerja tahu haknya, atau mereka tidak tahu mau wadul ke mana,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruk menyampaikan, Disnaker semestinya tidak menyediakan ruang konsultasi.
Namun, lebih kepada penindakan tegas terhadap pelanggaran yang ada. Ketentuan yang tertuang dalam SE Kemenaker namun tak diindahkan, kata dia, maka telah melanggar.
Hingga kemarin, pihaknya sudah beberapa kali mendapatkan pengaduan dari anggota bahkan nonanggota. Dikatakan, banyak para pekerja dari dua perusahaan di Jember yang khawatir THR keagamaan tak diberikan sesuai ketentuan seperti tahun kemarin.
“Membayar tapi nilai nominalnya tidak sesuai dan ada yang tidak sesuai waktunya (H-2, Red),” jelasnya.
Teguran pernah diberikan kepada perusahaan. Faruk mengungkapkan, alasan perusahaan memberikan THR terlambat berkenaan dengan kedisiplinan pekerja. Dikatakan, kebanyakan pekerja yang telah diberikan THR jauh-jauh hari, mereka kemudian akan bolos alias tidak masuk kerja di luar cuti.
“Tapi, kami tetap pada penegakan peraturan pemerintah,” tegas Faruk.
Pihaknya memberikan toleransi waktu satu hari hingga tanggal 4 April untuk perusahaan membayarkan THR.
Apabila lebih dari itu, kemudian akan ditindaklanjuti dengan memberikan aduan ke Disnaker.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus melakukan pembinaan dengan menjaga hubungan industrial yang harmonis di luar kepentingan-kepentingan sektoral. Kesadaran menunaikan THR, menurutnya, harus ada pada setiap pengusaha. Tak terkecuali kepada mitra kerjanya seperti ojol dan kurir paket.
“Prinsip dasarnya buruh bisa merasakan kesejahteraan melalui THR keagamaan yang sudah menjadi kewajiban bersama,” pungkasnya. (sil/c2/nur)
Editor : Radar Digital