SUMBERSARI, Radar Jember – Desakan agar pemerintah daerah segera turun tangan melerai konflik antara pihak penyewa TKD dengan Kepala Desa Pace, Kecamatan Silo, terus mengemuka. Hal itu terurai saat rapat dengar pendapat gabungan Komisi A dan Komisi B di Banmus DPRD Jember.
Akibat konflik yang tersulut di antara kedua pihak itu, varietas kopi robusta Milo Pace yang sempat didaftarkan Bupati Jember Hendy Siswanto ke Kementerian Pertanian itu kini harus kandas tinggal cerita, setelah dibabat sang Kades Pace.
“Harus ada upaya mediasi dan dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak, Pak Kaji Hasan dan kades, yang difasilitasi pemerintah daerah. Kalau dibiarkan berlarut, ini bisa bagaikan duri dalam daging,” kata David, pimpinan Komisi B, saat RDP gabungan, malam itu.
David mewanti-wanti jangan sampai konflik tanah kas desa (TKD) Kades Pace dengan pihak penyewa ini mirip seperti kasus-kasus TKD di desa lainnya yang berujung bui karena arogansi di pihak kades. Karena itu, dia mendesak pemerintah daerah, bupati melalui sekda atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, segera turun tangan. “Kita mesti mengingat, ini menyangkut integritas Pemkab Jember yang sudah dipatenkan pemerintah daerah, meski ini bisa diteruskan dengan dimulai dari nol lagi," ketusnya.
Kasus pembabatan kopi Milo Pace ini disebut-sebut akibat dari dukung-mendukung saat Pilkades Pace yang terakhir kalinya. Meski begitu, pimpinan Komisi B tak mau terseret dalam konflik kepentingan pilkades tersebut. "Like and dislike ini bagai api dalam sekam. Urusan dukung-mendukung ini menjadi masalah panjang. Jadi, segera pemerintah memediasi ini, bawa ke pertemuan, di pendapa atau di mana, agar segera klir permasalahannya," pinta dia.
Di forum yang sama saat itu, Kanit Tipiter Polres Jember Iptu Naufal Muttaqin juga membeberkan upaya hukum yang bisa ditempuh jika langkah mediasi berakhir buntu. "Kami tak melihat like and dislike, tapi kami lebih melihat kondusivitas keamanan dan hukum yang berlaku. Terkait pembabatan ini, silakan ada langkah-langkah ditempuh. Bisa melalui perdata dan pidana,” jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, kepolisian belum menerima laporan apa pun perihal kasus tersebut, sehingga belum ada penindakan. Dia juga mempersilakan masing-masing pihak mengupayakan ditempuh melalui jalur hukum. “Sejauh ini kasus ini belum ada laporan, jadi belum ada tindakan dari polsek/polres. Dan kalau dilakukan gugatan (pidana/perdata), monggo dilengkapi berkasnya, agar mendapatkan kepastian hukum yang adil," tutupnya. (mau/c2/nur)
Editor : Radar Digital