SUMBERSARI, Radar Jember - Perkembangan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Jember sejauh ini, Rabu (20/3), masih adem ayem.
Sejak awal tahun 2024 hingga pertengahan Maret ini, belum ada satu raperda pun yang dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna.
Baik itu raperda inisiatif maupun raperda wajib.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, pembahasan raperda selama ini banyak terkendala oleh beberapa hal.
Salah satunya proses di provinsi, sebagai prasyarat yang harus dilakukan dan cukup memakan waktu.
"Banyak raperda kita yang masih tertahan di provinsi, karena ada proses fasilitasi dan harmonisasi yang belum selesai, seperti Perda RTRW dan beberapa lainnya," katanya.
Sebagaimana diketahui, sejak beberapa pekan kemarin semua anggota DPRD disibukkan dengan pencalegan Pemilu 2024.
Anggota dewan ingin kembali terpilih di periode barunya, 2024-2029 ini.
Sehingga hal itu berdampak pada progres pembahasan raperda.
Meski begitu, Alfian tak menyebut alasan belum dimulainya pembahasan atau rapat paripurna raperda lantaran kontestasi pemilu.
Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan menambahkan, sebenarnya sebagaimana timeline, pekan-pekan ini seharusnya dilaksanakan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember.
Namun, DPRD belum bisa menjadwalkannya karena Bupati Jember Hendy Siswanto belum memasukkan ke DPRD. (mau/c2/nur)
Editor : Radar Digital