Wayahe Beli Rumah di Jember, Bebas Pajak BPHTB

Radar Digital • Dipublikasikan Rabu, 13 Maret 2024 | 22:11 WIB
DIPILIH: Perumahan bersubsidi di Jember kini banyak disediakan. Bagi warga yang berpenghasilan rendah bisa bebas pajak.(ILHAM WAHYUDI/RADAR JEMBER)
DIPILIH: Perumahan bersubsidi di Jember kini banyak disediakan. Bagi warga yang berpenghasilan rendah bisa bebas pajak.(ILHAM WAHYUDI/RADAR JEMBER)

KALIWATES, Radar Jember - Sebanyak 8,13 persen penduduk Jember belum memiliki rumah. Angka itu setara dengan dua ratus ribu lebih masyarakat Jember.

Jumlah ini tentu sangat banyak dan dibutuhkan waktu yang cukup panjang untu menyelesaikannya.

Agus Luthfi, salah satu kontraktor kondang di Jember, mengatakan, Pemkab Jember harus bergerak cepat mengatasi persoalan ini.

Sebab, butuh waktu yang tidak singkat agar warga yang saat ini tak memiliki hunian itu bisa hidup nyaman.

“Bagaimana mereka mau nyaman kalau masih ngekos, ngontrak, tinggal di rumah mertua karena belum bisa beli rumah,” katanya.

Agus Luthfi mengatakan, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan rumah itu.

Antara lain lewat program FLPP, BP2BT, SSB, maupun Tapera.

Namun, ternyata masih belum cukup mujarab untuk mengatasi persoalan kebutuhan rumah.

Dia menyarankan, perlu percepatan dari pemerintah kabupaten. Yakni dengan mendorong daya beli masyarakat agar bisa membeli rumah.

Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam perda tersebut Pemkab Jember melakukan terobosan cukup berani. Yakni memberikan kekhususan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam Pasal 12 ayat 4 huruf h disebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak menjadi objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Agus Luthfi menilai, perda tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Juga sangat sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dikatakan, Perda Nomor 1 ini telah ditetapkan sejak 4 Januari 2024. Namun, sampai saat ini sudah lebih lima puluh hari, belum diimplementasikan.

“Ayo, tunggu apa lagi?” ujar Agus Luthfi.

Saat ini, beberapa daerah sudah menerapkan bebas BPHTB. Seperti  Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

“Ayo Jember harus menjadi pioner memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan tertinggal dari kabupaten kota lainnya,” katanya.

Apalagi, lanjut Agus, Bupati Hendy terkenal dengan kecepatannya dalam mengeksekusi. Jangan sampai perda sudah siap, tapi tak juga diimplementasikan.

“Supaya Jember Kuereeen bener. Apalagi Jember saat ini punya agenda besar di awal tahun 2024, yakni JOGed (Jember Obral Gede),” kata Agus.

Dia sangat yakin, apabila perda ini segera diimplementasikan, para pengusaha properti akan bisa makin leluasa bergerak, dan banyak masyarakat berpenghasilan rendah terbantu untuk memiliki rumah.

“Pengusaha properti akan banyak membangun rumah karena jualannya laku. Dan ini tak sekadar jualan. Ada perputaran dan pergerakan ekonomi yang kencang serta sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Pembangunan rumah banyak melibatkan usaha ikutan. Ada sekitar 172 usaha ikutan. Baik yang sifatnya pabrikasi maupun manual lokal.

“Dan yang sangat penting, menyerap banyak lapangan pekerjaan sehingga menjadikan ekonomi Jember tumbuh berkembang,” katanya. (ras/c2/nur)

Editor : Radar Digital
Jember rumah subsidi kpr subsidi