SUMBERSARI, Radar Jember - Jember tercatat sebagai daerah paling banyak memiliki janda usia sekolah (JUS) di Jatim.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim.
Istilah JUS itu diambil berdasarkan jumlah wanita yang menjadi kepala keluarga dan tercantum di kartu keluarga (KK) tanpa ada nama suami.
Diketahui, JUS di Jatim dengan usia di bawah 15 tahun sebanyak 856 orang, sedangkan JUS usia 15 hingga 18 tahun jumlahnya sebanyak 2.922 orang.
Dari angka tersebut Jember menjadi peringkat tertinggi, yakni 189 JUS. Kemudian, di bawahnya ada Probolinggo dengan jumlah 162 JUS. Lalu, yang ketiga Bondowoso dengan jumlah JUS 89 orang.
Hal itu dibenarkan oleh Kabid Perlindungan Anak (PA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Joko Sutriswanto.
“Mereka menjadi JUS karena terpaksa menikah dini karena kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah melahirkan, mereka bercerai,” terangnya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di kantornya, Senin (5/2) siang.
Dari jumlah JUS yang dirilis oleh BKKBN, bisa jadi bertambah. Sebab, angka yang dicatat oleh BKKBN hanya pernikahan yang tercatat di PA dan adminduk.
Namun, berbeda halnya dengan pasangan kawin siri yang statusnya tidak tercatat. Sehingga pemerintah tidak mengetahui kecuali terjadi pelanggaran hukum seperti KDRT.
Salah satu faktor banyaknya jumlah JUS di Jember karena tren pernikahan dini juga cukup banyak.
Tahun 2023 saja, dispensasi kawin usia di bawah 18 tahun di Pengadilan Agama (PA) Jember ada 1.294 anak.
Belum lagi yang memutuskan untuk melakukan nikah siri tanpa catatan resmi dari PA.
Joko mengaku, anak-anak yang sudah telanjur menjadi JUS tetap mendapat pendampingan dari Bidang PA agar tidak menimbulkan depresi. Bahkan, juga ditawarkan kembali melanjutkan pendidikannya.
“Kita akan tetap bantu nasib JUS. Jika ada yang telanjur punya anak, kami tetap akan bantu urus,” bebernya.
Hingga saat ini pihaknya cukup kewalahan menekan angka pernikahan dini yang berpotensi menambah jumlah JUS.
Sebab, banyaknya jumlah penduduk Jember tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang dimiliki DP3AKB Jember.
“SDM kita sangat sedikit jika untuk mengurus seluruh Jember. Selain itu, anggaran yang kami miliki juga tidak cukup,” pungkasnya. (qal/c2/nur)
Editor : Radar Digital