PADA tahun politik, apa pun bisa terjadi. Selama masa tersebut, ada saja yang dilakukan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Tak sedikit cara-cara kotor digunakan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu lembaga dengan menargetkan instansi di Kabupaten Jember, beberapa hari lalu.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, lembaga tersebut mengatasnamakan mitra dan perpanjangan aparat penegak hukum (APH). Seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah ditelusuri, lembaga tersebut ternyata bukan bagian dari APH. Namun, saat datang ke Jember, beberapa waktu lalu, lembaga itu mengatasnamakan mitra KPK.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membantah hal itu. Selama ini, KPK tidak memiliki lembaga khusus di bawahnya yang menjadi perpanjangan KPK dalam penindakan di lapangan. Baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. “Tidak ada. Memang banyak yang suka mengatasnamakan KPK atau jaringan KPK. Ujung-ujungnya minta atau memeras uang,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, Jumat lalu (1/12).
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat berhati-hati dan waspada. Siapa pun yang menjadi korban pemerasan dengan modus seperti itu bisa langsung melapor ke KPK. “Jika ada pemerasan bisa lapor ke KPK saja. Bisa lapor ke call centre KPK 198,” tegasnya. (kin/c2/nur)
Editor : Radar Digital