Dalami Kehidupan Hukum Islam, UIN KHAS Jember Tambah Guru Besar

Radar Digital • Dipublikasikan Sabtu, 25 November 2023 | 01:05 WIB
MEGAH: Gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (kiri) dan gedung Faklutas Dakwah (kanan) UIN KHAS Jember. (FOTO: Dokumen Radar Jember)
MEGAH: Gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (kiri) dan gedung Faklutas Dakwah (kanan) UIN KHAS Jember. (FOTO: Dokumen Radar Jember)

KALIWATES, Radar Jember - Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) resmi memiliki 22 guru besar. Hal itu disampaikan oleh Rektor UIN KHAS Prof Hepni Zein seusai melakukan pengukuhan Prof Nur Solikin sebagai Guru Besar Bidang Sosiologi Hukum Islam di Gedung Kuliah Terpadu, kemarin (23/11).

Dengan jumlah guru besar yang sudah mencapai puluhan itu, perguruan tinggi Islam tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar. "Keberadaan guru besar diharapkan bisa mencerahkan dan memberikan temuan-temuan baru kepada masyarakat," ucapnya seusai mengukuhkan guru besar untuk yang pertama kalinya sebagai rektor.

Selain dampak wawasan keilmuan, menurutnya, hal tersebut juga bisa menjadi poin plus bagi instansi dalam penilaian akreditasi kelembagaan. "Tentu ini bisa berdampak pada akreditasi kelembagaan. Semakin banyak guru besar semakin banyak memberikan poin penting," terang Hepni.

Prof Solikin melakukan riset akademis tentang living hukum islam di Indonesia. Dengan perspektif sosiologi hukum Islam, genealogi, dan transformasi. Dikatakan bahwa hukum Islam meliputi segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Selanjutnya, dijelaskan, transformasi sosial atau dinamika masyarakat sudah menjadi hal lumrah terjadi. Sebab, itulah yang bisa menjadi jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera dan tidak tertinggal oleh zaman. "Pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai 'illat hukum, sesungguhnya merupakan keharusan, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mengikuti alur kehidupan manusia," papar dosen sosiologi hukum itu.

Semua aparat penegak hukum, lanjutnya, berkewajiban mewujudkan cita-cita hukum secara utuh. Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Menurutnya, hukum tidak bisa dilihat dari normatifikasinya. Tetapi, juga berdasarkan historisitasnya. "Hukum harus dilihat dari kontekstualnya, Islam membolehkan itu dengan kata ijtihad," ulasnya. (sil/c2/dwi)

Editor : Radar Digital
Jember UIN KHAS Jember guru besar