KEPATIHAN, Radar Jember - Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jember membahas usulan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2024. Dalam kesempatan itu sempat terjadi perbedaan pendapat dan berjalan cukup alot. Hingga berita ini ditulis, belum diputuskan berapa UMK Jember.
Rapat itu dilakukan di sebuah rumah makan, dekat Kantor Disnaker Jember, Rabu (22/11). Saat itu terlihat sejumlah anggota Depekab Jember mulai dari unsur akademisi, pemerintah daerah, termasuk di antaranya dari serikat pekerja dan pengusaha.
Berjalannya pembahasan UMK cukup alot. Baik serikat pekerja maupun buruh sama-sama mengutarakan alasan masing-masing perihal besaran UMK. "Pembahasan alot karena memang kami punya beban moral. Kami harus benar-benar hati-hati karena ini menyangkut ratusan ribu tenaga kerja di Jember," kata Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Taufik Rahman.
Dalam rapat itu, besaran UMK 2024 dikalkulasi berdasarkan besaran UMK tahun ini, ditambah dengan laju inflasi, ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi dan dikalikan dengan koefisien (dalam kisaran 0,1 s.d. 0,3). Koefisien itu telah sesuai ketentuan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Didapati bahwa jika menggunakan koefisien 0,1, maka UMK Jember 2024 ada kenaikan Rp 89.524,84 atau naik 3,5 persen dari UMK tahun ini (Rp 2.555.662,91). Jika menggunakan koefisien 0,2, maka ada kenaikan Rp 101.101,99 atau 3,9 persen. Dan, jika menggunakan koefisien 0,3, maka ada kenaikan Rp 112.679,14 atau 4,4 persen.
Menurut Taufik, meski ada kenaikan, hal itu dirasa sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan realita di lapangan dengan harga-harga barang kebutuhan pokok yang terus melonjak. Sebab, menurut dia, jika merujuk pada data inflasi tahunan yang mencapai 7,39, sementara kenaikannya hanya 4,4 persen, dirasa sangat jomplang. "Kalau kita menginginkan kehidupan yang sama saja di tahun depan, berarti UMK harus naik 11,92 persen, minimal itu. Kalau lebih rendah, hanya 4,4 persen, berarti kualitas kehidupan saudara-saudara kami akan menurun," katanya.
Tak hanya SPSI, Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk tegas menyatakan penolakannya terhadap PP 51/2023 tersebut lantaran dianggap tak mewakili kepentingan pekerja atau buruh sama sekali. "Aturan ini tidak mewakili dan tidak sesuai kehendak buruh. Paling tidak, atau minimalnya, kenaikan itu sama dengan tahun lalu, yakni 8,5 persen," tegasnya.
Sementara, di sisi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember menginginkan kenaikan itu tetap memedomani ketentuan sebagaimana tertuang dalam PP 51/2023. "Tadi kami memberikan opsi kedua (kenaikan 3,9 persen/koefisien 0,2, Red), tapi teman-teman meminta naik 15 persen. kemudian, turun ke-7 persen, jadi kami sebenarnya tetap memberikan ruang kenaikan dengan catatan tidak melampaui aturan," kata Imam, Ketua Apindo Jember.
Menurut Imam, formula yang digunakan untuk menentukan usulan besaran UMK tahun 2024 ini harus dipatuhi. Opsi kedua koefisien 0,2 itu juga dianggapnya sesuai dengan perhitungan laju inflasi Jember di kisaran 3,05 persen dan pertumbuhan ekonomi Jember 4,53 persen. "Dari teman-teman pekerja itu wajar mereka memperjuangkan, tapi kami juga sudah mengakomodasi, dan kami ingin tunduk aturan," jelas Imam. (mau/c2/nur)
Editor : Radar Digital