BESAR kecilnya serapan anggaran menjadi representasi keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, bisa mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Menjelang akhir tahun, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejumlah OPD masih jauh dari porsi yang ada. Salah satunya BKPSDM yang baru sebesar 27,49 persen.
Kepala BKPSDM Sukowinarno mengatakan, tidak ada kendala apa pun dalam penyerapan anggaran. Dia menjelaskan, setelah PAPBD, anggarannya menjadi Rp 75 miliar. Besaran tersebut untuk belanja gaji pegawai Rp 68,6 miliar, termasuk gaji ASN baru tahun 2023. Sebanyak Rp 6,1 miliar untuk belanja operasional, seperti kebutuhan pengembangan SDM, seleksi ASN 2023, telisa, ATK, mamirat rapat-rapat, perjalanan dinas, BBM, hingga perawatan kantor.
Perubahan anggaran tersebut, jelasnya, disediakan untuk gaji ASN baru sebanyak 781 orang. “Tetapi, yang bisa diserap sampai akhir tahun anggaran berkisar Rp 17 miliar lebih. Ini memengaruhi persentase serapan APBD,” jelas Suko, sore kemarin (12/11).
Besarnya penambahan anggaran itu membuat persentase serapan rendah. Selain itu, anggaran beasiswa untuk mahasiswa yang bekerja sama dengan STAN dan STPN baru dianggarkan pada 2023. Menurutnya, itu juga yang menjadi faktornya. “PAPBD tahun ini memang mepet pada berakhirnya tahun anggaran,” ulasnya.
Suko mengaku optimistis bisa memaksimalkan serapan anggaran lebih dari 90 persen hingga akhir tahun di luar belanja pegawai. Melakukan percepatan pelaksanaan program yang telah tersusun. “Kami akan kerja keras memaksimalkan serapan-serapan anggaran. Langsung action, segera realisasikan,” terangnya. (sil/c2/nur)
Editor : Radar Digital