KEPATIHAN, Radar Jember – Kehadiran ojek online atau ojol membuat dunia transportasi serba mudah. Bahkan, juga membuat dunia usaha, khususnya UMKM makanan, terbantu. Munculnya beragam aplikator ojol lokal ternyata tidak begitu disukai ojol yang memiliki brand terkenal. Bahkan, sebagian dari mereka meminta aplikator ojol lokal ditertibkan. Sementara itu, konsumen merasa kehadiran ojol lokal cukup membantu.
Ketua Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) Dedy Novianto menjelaskan, aplikator ojol yang tidak masuk ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu yang seenaknya mempermainkan harga. Misalnya, tiba-tiba ada penambahan dan penurunan harga di luar regulasi yang ada. Namun, karena aplikasi tersebut diatur oleh sistem, para driver tidak dapat berbuat banyak. “Aplikator nakal ini berkaitan dengan tarif dan regulasi yang ada,” terangnya.
Dedy juga mengatakan, aplikator yang tidak memiliki kantor cabang di Jember mulai banyak dikeluhkan oleh para driver. Oleh karena itu, dia meminta pemkab melakukan upaya penertiban, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terlebih lagi, sebelumnya sudah disepakati adanya forum lalu lintas di Jember.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Jember Jupriono mengatakan, aspirasi dari FKJOB terkait aplikator yang tidak memiliki kantor cabang di Jember akan segera dilaporkan kepada Gubernur Jatim selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. “Kalau lama, kami akan lakukan audiensi dengan Dishub Provinsi. Jadi berjenjang,” tuturnya.
Penasihat FKJOB Jember Charis Sakti Fitriadi mengatakan, sudah ada surat keputusan (SK) dari Gubernur Jatim terkait tarif angkutan daring. Namun, hal itu belum bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk penindakan terhadap aplikator nakal yang tidak mengikuti aturan itu. “Buat apa dibuat kalau tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
Ada dua keputusan Gubernur Jatim yang ditandatangani pada awal Juli lalu. Di antaranya, Kepgub Nomor 188/291/KPTS/013/2023 tentang Pelaksanaan Pengawasan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi. Ada juga Kepgub Nomor 188/290/KPTS/013/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus di Jatim. Hal itu diperuntukkan bagi kendaraan roda empat.
Sementara itu, bagi konsumen seperti Anis, warga Karangrejo, kehadiran ojol yang disebut lokalan cukup membantu warga. Sebab, tidak semua elemen masyarakat itu memahami pesan ojol lewat aplikasi. “Bagi orang tua yang gaptek sangat terbantu dengan ojol lokalan, karena hanya ditelepon atau chat WA,” terangnya. Apalagi, jumlah ojol lokal juga tidak begitu banyak.
Aprillia Putri, salah satu warga Perumahan Puri Bunga Nirwana, mengatakan bahwa kehadiran ojol ini cukup membantu perekonomian, khususnya UMKM di bidang makanan dan minuman. Sayangnya, tarif ojol dengan brand ternama terlalu mahal. “Harga makanannya pun dinaikkan di ojol resmi itu. Seandainya ojol resmi itu tidak menaikkan harga makanan dan pembeli dibebani ongkos jasa kirim makanan saja, tidak jadi masalah,” paparnya. (ham/c2/dwi)
Editor : Radar Digital