FKJOB Jember Sepakat Laporkan Aplikator Nakal

Radar Digital • Dipublikasikan Kamis, 2 November 2023 | 18:40 WIB
MUSYAWARAH: Suasana rapat terkait dugaan aplikator nakal antara driver online dengan pemerintah, kemarin.
MUSYAWARAH: Suasana rapat terkait dugaan aplikator nakal antara driver online dengan pemerintah, kemarin.

KEPATIHAN, Radar Jember - Setelah melakukan aksi besar-besaran, kemarin (31/10), sejumlah perwakilan paguyuban driver online di Jember kembali melakukan pertemuan dengan para pihak terkait, kemarin (1/11). Untuk mencari solusi atas keresahan yang terjadi, ada dua kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Online Jember (FKJOB) Jember Dedy Novianto mengatakan, pihaknya memiliki data terkait aplikator nakal yang masih beroperasi di Jember. Oleh sebab itu, dia meminta pihak terkait untuk kembali melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Sebab, dinilai cukup meresahkan para driver online. “Tindak lanjut dari aksi yang kami lakukan kemarin,” katanya.

Selain itu, dia juga menjelaskan, dalam pertemuan itu disepakati terbentuknya forum yang akan membahas terkait masalah yang dialami para driver online. Untuk membahas pelaksanaan dari regulasi yang sudah dibuat sebelumnya. “Selama ini mekanisme itu yang buntu,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Jember Jupriono mengatakan, salah satu hasil dari pertemuan lanjutan itu adalah akan dilakukan pelaporan kepada pihak terkait, tentang adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator nakal. Hal ini akan dilakukan melalui forum yang melibatkan beberapa pihak, termasuk driver online, pemkab, dan lainnya. “Misal kantor cabang, tarif, dan lain-lain,” tuturnya.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Kasi Lalu Lintas UPT PPP LLAJ Jember Hadi Wiyono mengaku tidak bisa melakukan banyak hal, karena pihaknya hanya akan menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut. Dia juga mengaku masih ada yang perlu dikoreksi dari surat keputusan Gubernur Jatim. “Apa yang menjadi pembahasan harus kami sampaikan ke pemprov,” tegasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan regulasi yang ada, keberadaan driver online, baik roda dua maupun roda empat, menjadi kewenangan dari dua kementerian sekaligus, yakni Kemenhub dan Kominfo. Termasuk pihak yang memberikan izin, menindak, dan sebagainya. Pemkab tidak memiliki peran banyak di dalamnya. Melainkan hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah di atasnya. (ham/c2/nur)

 

Editor : Radar Digital
Jember ojek online