SUMBERSARI, Radar Jember - Raperda APBD Jember Tahun Anggaran 2024 sejauh ini masih pembahasan di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember. Sementara itu, persoalan pangan masih menjadi salah satu hal yang diprioritaskan di APBD 2024.
Ketua DPRD Jember Mohammad Itqon Syauqi mengatakan, dalam pembahasan APBD 2024, ada sejumlah prioritas yang harus menjadi atensi saat realisasi APBD 2024 nanti. Di antaranya soal ancaman krisis ketahanan pangan. "Banggar dan TAPD sedang melihat situasi, terutama fenomena El Nino dan ancaman krisis pangan dan beberapa lainnya, ini harus benar-benar diperhitungkan," kata Itqon ketika dikonfirmasi, belum lama ini.
Menurut Itqon, sebenarnya fokus pembahasan Banggar bersama TAPD masih mengikuti RPJMD Bupati Jember dan visi misi yang dirancang bupati. Meski demikian, kondisi ekonomi global dan ancaman terhadap ketahanan pangan dianggapnya tidak bisa dikesampingkan. "Kami tetap ikut RPJMD-nya Pak Bupati, bagaimana memastikan APBD ini sesuai, on the right track dengan RPJMD, tetapi tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang sekarang terjadi," urai dia.
Oleh karena itu, dalam skema yang akan dilakukan saat realisasi nanti, lanjut Itqon, Banggar beserta TAPD bakal mengoptimalkan pagu-pagu anggaran. Pagu anggaran tersebut melekat pada dinas-dinas tertentu yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Itqon menilai diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam menelaah setiap rancangan APBD. "Bukunya (Rancangan APBD, Red) sangat tebel sekali, temen-temen Banggar sampai minta waktu ke pimpinan dewan untuk mempelajari secara lebih detail, item per item, dinas per dinas. Nanti, Banggar dan TAPD akan banyak fokus ke pagu anggaran yang melekat di Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan," kata Itqon yang juga menjadi Ketua Banggar DPRD Jember.
Selebihnya, Itqon menambahkan bahwa pembahasan APBD 2024 sejauh ini telah menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD. Sementara itu, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) masih diproses. Itqon optimis, pembahasan APBD 2024 nanti bisa berjalan mulus. Selain itu, ia juga berharap hal itu bisa dituntaskan sebelum melewati batas akhir pembahasan. Yakni pada 30 November 2023, atau sebulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. "Insyaallah, Oktober ini KUAPPAS sudah bisa ditetapkan," kata legislator yang juga menjadi Ketua Banggar DPRD Jember itu.
Sebagaimana diketahui, Banggar dan TAPD merancang proyeksi APBD 2024 senilai Rp 3,9 triliun. Meskipun proyeksi itu lebih kecil dibanding APBD di tahun-tahun sebelumnya, Banggar menilai APBD 2024 bakal lebih realistis dengan asumsi defisit sekecil mungkin. (mau/c2/dwi)
Editor : Radar Digital