Pemerintah terkadang lucu. Setiap tahun, selalu mengklaim hasil panen padi petani surplus. Nyatanya, impor beras terus dilakukan. Ini merugikan petani lokal. Disinyalir, klaim surplus itu sebatas angka di atas kertas. Apabila hasil panen memang surplus, maka layak untuk tidak impor beras.
PADI merupakan komoditas pertanian yang cukup banyak dijumpai di Jember dan Indonesia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, hasil panen padi mengalami penurunan. Ini terjadi saat harganya tergolong tinggi atau berada di atas harga pembelian pemerintah gabah kering panen (HPP GKP) tahun 2023.
Seperti diketahui, HPP GKP tahun ini Rp 5.000 per kilogram. Sementara, harga GKP yang terjadi di lapangan mencapai Rp 6 ribu sampai Rp 7 ribu. Namun, dengan harga yang demikian ini, pemerintah pusat justru seperti bingung untuk melakukan impor beras. Tercatat, sudah ada ribuan ton beras yang diimpor dari beberapa negara. Ini berbanding terbalik dengan klaim hasil panen surplus.
Saat harga GKP mahal, tanaman padi di Jember juga ada yang menguning dan dipanen. Namun, sebagian besar petani sedang tidak panen, dan Jember tidak sedang panen raya. Para petani yang memanen, kemarin, terlihat tidak terlalu gembira karena produksinya tidak sesuai harapan.
Harga GKP saat ini memang cukup menjanjikan dan membuat petani semringah. Tetapi, kabar pemerintah pusat akan terus mengimpor padi, dinilai petani akan menyakiti hati para pahlawan pangan itu. Di satu sisi, pupuk sulit, ada dampak dari El Nino, dan saat petani rugi, pemerintah seperti tutup mata tanpa bisa berbuat banyak.
Petani padi di Jember, Busyro Safiullah, mengatakan, harga gabah saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, tidak semua petani panen. Ini karena penanaman padi tidak dilakukan serentak oleh petani. Ada banyak petani yang sedang menanam jagung, tembakau, dan tanaman lain. “Satu tahun dua kali panen. Panen pertama biasanya (harga, Red) naik, keduanya biasanya turun drastis,” ucapnya. Menurutnya, di Jember tetap ada petani yang bisa panen padi sampai tiga kali dalam setahun.
Dikatakan, sulit dan mahalnya harga pupuk memengaruhi produktivitas petani padi. Ini dinilai menjadi masalah bagi petani dan belum terpecahkan hingga saat ini. Pemerintah bahkan terus-terusan mengurangi subsidi pupuk. Ke depan, bisa jadi hanya petani yang dapat subsidi pupuk yang akan tanam padi. “Bisa jadi nanti ada permainan harga. Kalau petani kan yang penting laku, sudah,” imbuhnya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Mohammad Sholeh mengatakan, penyebab utama menurunnya tingkat produksi padi karena dampak El Nino, sehingga banyak petani yang kekurangan air. Hal itu dinilai menyebabkan terjadinya kekurangan produksi, bahkan gagal panen. “Harapan kami, harga beras bisa stabil, tapi tingkat produksi juga stabil,” harapnya.
Melihat hal itu, Sholeh mengatakan, seharusnya para petani mencari lahan tidur untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan di Jember. “HKTI untuk menjaga ketahanan pangan dan menjaga kedaulatan pangan,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jatim Jumantoro menuturkan, cuaca ekstrem serta kebijakan pemerintah mengurangi pupuk subsidi menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat produksi padi di Jember. “Petani disuruh meningkatkan produksi, tapi pupuknya dibatasi. Jadi tidak imbang antara pemasukan dengan pengeluaran,” ucapnya.
Mahalnya harga gabah, menurutnya, tidak sepenuhnya menguntungkan para petani. Tetapi, pemerintah juga tidak boleh melakukan impor begitu saja. “Pemerintah sering mengklaim hasil panen padi surplus. Akan menjadi lucu kalau katanya surplus, tapi tetap impor beras,” jelasnya.
Dikatakan, turunnya hasil panen dalam beberapa waktu terakhir selayaknya menjadi perhatian pemerintah. “Ada yang gagal panen karena El Nino, tetapi saat petani gagal panen juga tidak ada bantuan,” jelas pria yang juga menjadi Ketua BPO HKTI Jember itu. Untuk itu, saat harga GKP mahal, selayaknya impor tak dilakukan.
Di sisi lain, Jumantoro meminta agar pemkab hingga pemerintah pusat melakukan pemetaan yang jelas. Selama ini, banyak lahan produktif yang beralih fungsi. Jika terus dibiarkan, maka ketahanan pangan di Jember maupun di Indonesia akan terancam. “Regulasi dalam RTRW itu harus jelas. Jangan malah yang tidak produktif dipertahankan,” pungkasnya. (c2/nur)
Editor : Radar Digital