"Program yang terkait langsung dengan urusan kerakyatan harusnya didahulukan. Banyak, bukan hanya J-Berteman dan insentif guru ngaji saja. Ada ratusan gedung sekolah kita yang juga menunggu diperbaiki."
EDY CAHYO PURNOMO (Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember)
"Kami justru khawatir pengadaan mobil dinas baru ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap berjalannya pemerintahan. Apalagi ini mendekati tahun politik."
MUJIBURAHMAN SUCIPTO (Anggota Fraksi Pandekar DPRD Jember)
SUMBERSARI, Radar Jember - Sejumlah fraksi di Parlemen Jember menyayangkan kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu memanjakan para pejabat Forkopimda Jember. Saat itu pemerintah daerah membagi-bagikan mobil dinas baru jenis SUV, Mitsubishi Pajero Sport seharga Rp 560 juta, untuk sembilan orang pejabat Forkopimda Jember, Kamis lalu (10/8).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menilai, kebutuhan mobil dinas untuk pejabat forkopimda itu sebenarnya dinilai sah-sah saja. Namun, ia merasa tidak habis pikir mengapa harus membeli mobil-mobil baru yang sifatnya tidak mendesak dan bukan skala prioritas.
Justru, kata dia, ada program yang jauh lebih mendesak, menjadi prioritas, dan sudah lama dinanti-nanti oleh masyarakat. Salah satunya yakni pencairan insentif kepada 25.000 guru mengaji se-Kabupaten Jember. "Mengapa tidak memprioritaskan insentif 25 ribu guru ngaji saja. Itu salah satu janji pemerintah, dan itu lebih mendesak ketimbang beli mobil baru," gerutu Ipung, sapaan akrab Edy Cahyo, Senin (14/8).
Selain soal insentif guru mengaji, Ipung juga menyoroti kelanjutan Program Jember Bersih Tertib Nyaman atau J-Berteman, yang hingga kini belum diketahui ujungnya. Sebab, J-Berteman yang dialokasikan sekitar Rp 46 miliar itu sempat digadang-gadang mampu menekan angka pengangguran di Jember pasca-Covid, serta persiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi.
Dua program tersebut (J-Berteman dan insentif guru mengaji), dinilai Ipung menjadi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan di masyarakat Jember. Karena itu, ia begitu menyayangkan jika pemerintah daerah lebih memprioritaskan membeli mobil baru yang keseluruhan ditaksir mencapai Rp 5 miliar lebih itu, ketimbang menyeriusi program-program yang statusnya kini masih terkatung-katung. "Program yang terkait langsung dengan urusan kerakyatan harusnya didahulukan. Banyak, bukan hanya J-Berteman dan insentif guru ngaji saja. Ada ratusan gedung sekolah kita yang juga menunggu diperbaiki," imbuh legislator yang juga sekretaris Komisi D itu.
Senada, Anggota Fraksi Gabungan Pandekar (PAN, Demokrat, Golkar) DPRD Jember, Mujiburahman Sucipto, juga menyoroti langkah pemerintah daerah yang terkesan berlebihan memanjakan para pejabat Forkopimda Jember tersebut. Menurut Sucipto, sebenarnya mobil dinas pejabat forkopimda yang lama, Toyota Fortuner, masih cukup layak untuk ditunggangi dan digunakan saat bertugas.
Meski pengadaan mobil dinas baru itu telah teralokasi melalui APBD Jember 2023 ini, namun Sucipto menilai seharusnya pemerintah bisa berpikir dua kali untuk mengeksekusinya sekarang, namun bisa di lain waktu. "Kalau beli mobil, bulan depan, tahun depan juga bisa. Tapi, kita melihatnya tidak ada perimbangan dengan realisasi program-program pemerintah yang menjadi prioritas," paparnya, Senin (14/8).
Menurut Sucipto, pengadaan mobil baru itu kurang etis dan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap berjalannya roda pemerintahan. Sucipto merasa khawatir jika publik atau warga Jember kemudian melihat gaya hedon yang ditunjukkan oleh pemerintah, lantaran hobi berganti-ganti mobil dan membelikannya untuk pejabat forkopimda, saat mobil dinas yang lama dianggapnya masih bagus dan layak pakai. "Kami justru khawatir pengadaan mobil dinas baru ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap berjalannya pemerintahan. Apalagi ini mendekati tahun politik," imbuh legislator yang duduk di anggota Komisi D itu.
Sebelumnya, sebanyak 9 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dibagi-bagikan kepada para pejabat Forkopimda Jember, di depan Pendapa Wahyawibawagraha Kantor Bupati Jember, Kamis (10/8). Masing-masing dari 9 mobil itu dimiliki oleh Wakil Bupati Jember KH MB Firjaun Barlaman, lalu empat pimpinan DPRD, M. Itqon Syauqi, Ahmad Halim, Dedy Dwi Setiawan, dan Agus Sofyan.
Kemudian, untuk Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf. Rahmat Cahyo Dinarso, Kapolres Jember AKBP Moh. Nurhidayat, Ketua Pengadilan Negeri Jember I Wayan Gede Rumega, dan Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan. Sementara, mobil dinas untuk Bupati Jember Hendy Siswanto saat itu tak terlihat, karena masih proses pengadaan susulan.
Mobil SUV yang menggendong mesin diesel berkapasitas 2.400 cc itu tergolong mewah di kelasnya. Di pasaran, untuk tipe Exceed 4x2 AT, hingga tipe tertinggi Dakar Ultimate 4x4 AT, dibanderol mulai Rp 560.000.000 sampai Rp 723.500.000. (mau/c2/nur)
Editor : Radar Digital