KEPATIHAN, Radar Jember - Pascamutasi jabatan dan seleksi terbuka (selter), atau lebih sering dikenal open bidding, sekretaris daerah (Sekda) Jember, masih terdapat empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Agar semua OPD bisa berjalan normal, anggota dewan pun mendorong agar keempat lembaga tersebut segera diisi oleh pejabat definitif.
Keempat lembaga yang dijabat Plt tersebut juga bisa dibilang sebagai OPD yang cukup krusial. Pertama, posisi Direktur RSUD dr Soebandi. Kedua, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK). Ketiga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Sedangkan yang keempat yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sebelumnya, diketahui ada lima OPD yang diisi Plt, pasca-open bidding sekda. Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik), Bapenda, Direktur RSUD dr Soebandi, dan DPRKPKC. Namun, tak berselang lama, pemkab melakukan penyegaran atau mutasi jabatan. Akhirnya, dua perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar diisi oleh pejabat definitif.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengaku belum mengetahui secara pasti kapan open bidding jabatan yang masih kosong tersebut akan dilakukan. Dia mengaku menunggu arahan lebih lanjut dari bupati. Pasca-penyegaran atau mutasi jabatan yang dilakukan beberapa hari lalu.
Selain itu, Suko menegaskan OPD yang kosong bisa langsung diisi oleh pejabat lainnya, tanpa melakukan open bidding. Dengan catatan sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Namun, yang masih kosong tersebut harus dilakukan selter terlebih dahulu. “Perpindahan jabatan antar-JPT boleh dilakukan, asal sudah memenuhi persyaratan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mendorong agar pemerintah segera mengisi kekosongan keempat OPD yang belum terisi pejabat definitif. “Akan lebih baik jika semua OPD diisi oleh pejabat definitif,” jelasnya.
Menurutnya, pejabat definitif memiliki kewenangan lebih dibandingkan jabatan Plt. “Empat OPD seperti RSUD dr Soebandi, DPRKPCK, DP3AKB, dan Bapenda merupakan lembaga strategis yang membutuhkan pejabat definitif. Pemerintah selayaknya mengupayakan agar pejabatnya bukan Plt,” kata Tabroni.
Sekadar diketahui, selain melakukan open bidding sekda, Bupati Jember Hendy Siswanto juga telah melakukan mutasi ratusan pejabat eselon II hingga eselon IV. Nah, dalam waktu dekat informasinya juga akan ada mutasi lagi. (ham/c2/nur)
Editor : Radar Digital