JEMBER, RADARJEMBER.ID - Secara umum, tempat wisata yang dikelola Pemkab Jember selalu menetapkan target retribusi setiap tahunnya sebagai penyumbang PAD. Sayangnya, realisasi dari sektor pariwisata Pantai Watu Ulo selama dua tahun terakhir ini jauh dari target. Pengelolaannya masih minim inovasi. Bahkan, soal proses penjualan karcis banyak bocornya.
Jawa Pos Radar Jember yang berkunjung, kemarin (9/7), melihat langsung banyaknya orang yang masuk ke Pantai Watu Ulo, namun tidak membeli karcis. Palang yang hanya dipasang setengah dari loket memudahkan mereka masuk dan keluar begitu saja. Hal tersebut juga berlalu tanpa teguran dari penjaga loket.
Kepala UPT Pengelola Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jember Sugeng Riyadi mengungkapkan, hal itu sudah biasa terjadi di sana. Mayoritas adalah warga sekitar yang sudah diberi pengecualian oleh pihaknya. Mereka dianggap sebagai bagian dari orang yang akhirnya ikut menjaga dan merawat tempat wisata. Namun, tak jarang, hal ini malah disalahgunakan banyak orang yang bukan asli warga setempat.
Wisatawan dikenai karcis sebesar Rp 10 ribu untuk dewasa dan Rp 7,5 ribu untuk anak-anak. Sebanyak 12 staf bergantian berjaga di loket, yang disebar pada dua titik pintu masuk di barat dan timur. Di barat, berbatasan degan Pantai Papuma. “Masing-masing titik ada tiga penjaga,” sebutnya, Kamis (6/7).
Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, dia baru mendapatkan amanah mengelola Pantai Watu Ulo pada akhir 2021, yang sebelumnya hanya fokus mengelola Rembangan. “Sebelumnya ada UPT masing-masing,” jelasnya.
Secara teknis, dia baru memulai kerjanya mengelola semua tempat wisata di bawah naungan pemkab pada awal 2022 lalu. Dijelaskan, pengelolaan tersebut dulu ada di bawah Dispenda hingga tahun 2016. Baru kemudian berada di bawah pengelolaan Disparbud pada 2017.
Hasil retribusi karcis hingga sekarang langsung masuk ke Dispenda melalui bank. Setiap hari, kata Sugeng, pendapatan tersebut akan ditransfer. Dia mengatakan, pendapatan Pantai Watu Ulo hanya berasal dari penjualan karcis. Sehingga, tidak ada pendapatan lain-lain yang bisa dikelolanya sendiri.
Itu juga yang menjadi alasannya untuk sulit melakukan inovasi. Dalam satu tahun dituntut untuk memenuhi target retribusi. Sedangkan untuk mencapai target juga tidak mudah. “Untuk membuat inovasi juga butuh dana, itu yang tidak ada,” ucapnya lirih.
Menurutnya, peran pemkab sangat dibutuhkan untuk perkembangan Pantai Watu Ulo, yang menurut dia lebih sepi dari Pantai Papuma, yang karcisnya lebih mahal. Berdasarkan data retribusi pada 2021 dan 2022, realisasinya malah tak sampai 50 persen dari target (baca grafis).
Beberapa inovasi yang dibuat Sugeng adalah membuat aplikasi berbasis Android untuk laporan dan mengelola data kunjungan wisata setiap hari. Kemudian music corner berupa live music penyanyi lokal pada hari raya dan setiap Sabtu–Minggu. “Setiap Sabtu–Minggu, tapi sekarang sudah jarang,” jelasnya.
Secara terpisah, Siti Fatimah, penanggung jawab Pantai Watu Ulo, membeberkan, pengunjung yang datang dan mengaku-ngaku sebagai warga Desa Sukorejo hampir tiap hari ada. Sehingga harus pintar-pintar mengenali. Meski sering, banyak juga yang lolos. Pihaknya juga tidak berani mengambil tindakan tegas. "Kalau kita terapkan sikap tegas, nanti ngamuk. Kita juga nggak mau panjang lebar," terangnya.
Selain itu, alasan retribusi karcis tidak bisa mencapai target ialah banyak wisatawan yang memilih datang ketika petugas yang berjaga pulang. Di atas pukul 18.00. Selain itu, kebijakan pemkab memberlakukan tiket masuk Watu Ulo gratis pada Hari Raya Idul Fitri 2022 selama sebulan, kata Siti, juga menjadi penyebabnya. Meski pengunjung membeludak, tidak ada retribusi yang masuk. Berlanjut pada hari raya 2023 yang diberlakukan karcis 50 persen selama tujuh hari. "Setiap event tertentu pemkab juga menggratiskan. Jadi pemkab juga maklum soal retribusi (tak capai target, Red)," terang Siti saat ditemui di Watu Ulo, kemarin. (sil/c2/nur)
Editor : Safitri