SUMBERSARI, Radar Jember - Seruan agar pemerintah daerah menyudahi euforia atas raihan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) mengemuka saat rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi, dan penetapan Raperda LPP APBD 2022 menjadi perda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jember, Jumat malam (23/6) lalu.
Sejumlah fraksi di DPRD Jember beranggapan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya berlama-lama larut dalam kebanggaan prestasi WTP yang baru saja direngkuh. Apalagi sampai membuat jemawa. "Kami Fraksi PKB mengapresiasi diterbitkannya opini WTP dari BPK RI. Akan tetapi, kami merasa diraihnya opini WTP tidaklah perlu dirayakan dengan euforia berlebihan," kata juru bicara yang sekaligus Ketua Fraksi PKB, Sunarsih Khoris, dalam rapat paripurna itu.
Menurut Fraksi PKB, opini kewajaran dalam sebuah laporan keuangan sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai tanggung jawab amanat terhadap rakyat. "Karenanya, kami meminta ke depan Pemkab Jember mempertahankan WTP ini, sembari tetap merealisasikan seluruh program yang dirancang dan memastikan kebermanfaatan APBD kepada seluruh rakyat Jember," imbuh Sunarsih Khoris.
Para wakil rakyat di Parlemen juga menilai, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar merayakan WTP atas APBD 2022 itu, yakni bagaimana menjalankan beberapa hal yang direkomendasikan BPK RI atas opini audit yang diberikannya tersebut. "Beberapa catatan BPK terkait LPP APBD 2022 harus ditindaklanjuti. Baik dalam sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," pinta Sunardi, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), saat rapat paripurna itu.
Fraksi GIB juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sampai lupa daratan atas raihan WTP tahun anggaran 2022 tersebut. Justru GIB menilai, yang paling penting dalam pelaksanaan APBD bukanlah prestasi yang diberikan BPK, namun bagaimana anggaran yang direncanakan terserap baik dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
"Sebagus apa pun administrasi keuangan yang dilaporkan, namun tidak berdampak bagi rakyat, buat kami adalah sia-sia belaka. Bagi kami, duit rakyat harus kembali untuk kemakmuran rakyat. Jadi, kami berharap APBD 2023 saat ini harus terserap untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat yang kita cintai. Kita tidak ingin, janji politik hanya tinggal janji tanpa bukti," tegas dia. (mau/c2/bud)
Editor : Safitri