BACA JUGA : Sebanyak 78 Kejadian Gempa Guncang Sulut Tercatat dalam Sepekan
Padahal, inovasi yang dapat dinilai mulai inovasi dari perangkat daerah, perorangan, maupun kelompok. Memang, kebanyakan inovasi yang masuk berasal dari perangkat daerah kabupaten/kota. Seperti inovasi kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, layanan yang berbasis digital.
Dalam surat itu, inovasi yang terjaring Inotek Award terbagi menjadi 4 kategori. Masing-masing ada 15 inovasi dari kabupaten/kota di Jatim. Di antaranya kategori inovasi daerah, inovasi teknologi berbasis website mobile app, inovasi bidang ekonomi, inovasi nonbidang ekonomi, serta kepala daerah inovatif dan kreatif. Untuk kategori terakhir, diisi inovasi dari Bappeda kabupaten/kota yang terjaring. Bahkan, inovasi Bappeda Jember pun tak masuk. Dari empat kategori yang ada, tak ada satu pun inovasi Jember yang masuk menjadi calon penganugerahan Inotek Award.
Lantas, surat resmi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Jatim mengenai inovasi Inotek Award itu menimbulkan pertanyaan. Mengapa inovasi dari Jember tak ada yang nyantol satu pun? Apa ada yang salah dengan program inovasi di Jember.
Sebagai latar belakang, Inotek dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Jatim adalah hal yang berbeda dengan Innovative Government Award (IGA) yang digagas Menteri PANRB. Sebab, IGA Award lebih kepada inovasi sebuah kabupaten/kota. Namun, Inotek ini adalah inovasi secara spesifik di sejumlah bidang. Seperti teknologi website, bidang ekonomi, maupun kepala daerah inovatif kreatif.
Siperda Anjlok, Nilai Kumulatif Tak Tercapai
Sementara itu, sebagian besar warga Jember pastinya sering mendengar Pemkab Jember mendeklarasikan inovasi pelayanan publik. Semuanya itu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan di masing-masing OPD hingga menjadi bagian solusi dari permasalahan yang ada di Jember. Intinya untuk mempermudah layanan kepada warga Jember. Namun demikian, pada penilaian Inotek Award 2023 Pemprov Jatim, tak ada satu pun inovasi Jember yang masuk.
Kepala Bidang Litbang Bappeda Jember Yogi Agung menyampaikan, ada tiga inovasi pelayanan publik yang dikirimkan Bappeda Jember ke Pemprov Jatim. Yaitu Kukemas Masker, Siperda, dan J-Bangga. “Ada 22 indikator yang harus dicukupi (untuk penilaian dalam Inotek, Red),” tuturnya, Jumat (9/6).
Dia menjelaskan, seluruh indikator tersebut sudah disampaikan kepada masing-masing OPD untuk dilengkapi. Selain sisi kemanfaatan, penilaian kembali pada pihak pemprov dari sisi kualitas dan kelengkapannya. Hasil akhir penilaian yang diberikan sifatnya kumulatif, bukan masing-masing inovasinya.
Disebutkan, Inovasi Kukemas Masker mendapatkan nilai 103, J-Bangga 98, sedangkan Siperda hanya 49. Pihaknya mengaku tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai alasan dan anjloknya penilaian dari sisi apa. “Tapi, kemungkinan ada indikator yang kurang sesuai dari pemprov,” imbuhnya.
Rendahnya penilaian inovasi Siperda dikatakan masih menjadi tanda tanya. Sebab, hasil LKPD Jember tahun 2022 dinyatakan WTP. yang pengelolaannya berasal dari aplikasi Siperda. Yogi membantah adanya ketidakefisienan dan keefektifan aplikasi tersebut. Di luar SOP penilaian yang dimiliki pemprov. “Seleksinya juga dilihat dari sisi penggunaan,” terangnya.
Yogi menerangkan, Bappeda sebagai koordinator untuk mengoordinasikan adanya inovasi-inovasi baru di setiap OPD sudah dilakukan. Pihaknya mengaku sudah menggali dan mendorong OPD agar selalu berinovasi. Selain mendorong inovasi, Bappeda sudah selayaknya terus mengawal pemakaian inovasi pelayanan publik. Bahkan membuatnya menjadi lebih baik.
Ada beberapa faktor yang menjadi poin penilaian dalam Inotek. Dia mencontohkan dari sisi kesehatan, pelayanan kesehatan melalui inovasi yang dibuat bisa berpengaruh pada hal mendasar di tengah masyarakat. Bagaimana persoalan Covid-19, stunting, hingga AKI/AKB bisa memengaruhi perubahan indeks pembangunan manusia (IPM).
Alasan mendasar Bappeda mengajukan Siperda sebagai salah satu inovasi dalam Inotek Award 2023 ialah tantangan besar yang dihadapi pemkab selama ini dalam pengelolaan aset. Perhatian yang diberikan BPK, utamanya pada pengelolaan administrasi keuangan serta aset daerah.
Yogi menyebut, ada banyak inovasi yang sudah berjalan. Selain terus melakukan sosialisasi untuk menggali dan mendorong inovasi OPD lebih banyak lagi. Namun, dari jenis dan banyaknya, Bappeda belum merekap. “Belum kami inventarisasi,” tanggapnya.
Dia mengaku sampai saat ini masih fokus pada inovasi 2021 dan 2022 untuk melengkapi dan memenuhi indikator penilaian yang dirasa belum tercapai. “Kalau tahun kemarin belum ada keterlibatan pemkab dalam Inotek, baru tahun ini,” pungkasnya. (c2/nur) Editor : Safitri