BACA JUGA : Tak Ada Negara Larang Rokok Elektrik, Industri Potensial Baru di Indonesia
Angka buta huruf di Jember tergolong masih tinggi karena ada ribuan orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember tahun 2021 sebanyak 67,97 persen dengan total penduduk sebesar 2.566.682 jiwa. “Permasalahan terkait banyaknya penduduk di Jember memang sudah menjadi momok dan masih belum terselesaikan sampai saat ini,” beber dosen Pendidikan Luar Biasa FKIP Unej, Deditiana Tri Indrianti.
Banyaknya soal kasus permasalahan buta huruf di Jember dari berbagai kecamatan yang ada di Jember. Rata-rata kecamatan yang masyarakatnya buta huruf berada di daerah perbatasan dan terkendala fasilitas dari pemerintah. Serta masuknya pendidikan yang masih sulit diterima mereka, seperti Sumberbaru dan Silo.
Budaya pikir dan adat istiadat yang masih kental mengakibatkan perkembangan pola pikir yang lambat. “Warga yang buta huruf didominasi oleh kalangan wanita. Sebab, di pikiran mereka seorang wanita tidak perlu mengenyam pendidikan, dan tugas mereka hanyalah di dapur. Pola pikir seperti itulah yang dapat menghambat mereka,” ungkapnya. Selain itu, pola pikir perempuan masih banyak yang dibatasi dengan tradisi macak, manak, dan masak (3M).
Menurutnya, warga buta aksara tidak bisa disamakan dengan anak usia dini yang masih tahap proses belajar dan calistung. Nantinya pada proses pengajaran mereka harus melalui beberapa tahapan, yakni ada tingkat dasar, tingkat lanjut, dan mandiri. Guru pengajar juga akan diajak untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Dengan pembelajaran seperti itu, mereka akan lebih cepat.
Selain itu, untuk saat ini penuntasan buta huruf kerap dilakukan oleh organisasi pendidikan dan perguruan tinggi yang ada di Jember. Salah satunya yakni dengan mahasiswa praktik kerja lapang (PKL) yang langsung diturunkan ke desa atau kecamatan terpencil, yang masyarakatnya banyak yang tidak mengenal pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam penanganan buta huruf.
Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Agustina Dewi Setyari, mengatakan, perlu adanya perubahan pola pikir. “Perlu adanya sosialisasi terhadap mereka terkait pentingnya pendidikan serta jangan jadikan pekerjaan di luar sebagai alasan untuk tidak perlu membaca, menulis, dan berhitung,” ungkap Ketua Prodi Sastra Indonesia Unej tersebut. (kim/c2/nur) Editor : Safitri