Diskusi yang diikuti oleh perwakilan dari sejumlah kelompok minoritas ini dipandu oleh anggota Divisi Advokasi AJI Jember Mahrus Sholih, dengan dua pemantik diskusi yakni Dosen FISIP Universitas Jember yang juga Ketua Pusat Studi Gender Unej Linda Dwi Eriyanti dan Komisi Etik AJI Kota Jember Mahbub Djunaidi.
BACA JUGA: Belum Sentuh Esensi Keterbukaan Informasi
Dalam pengantar diskusi, Mahrus mengatakan, FGD ini untuk merumuskan peran media dalam memberi akses berekspresi dan bersuara bagi kelompok minoritas. Supaya tidak terjadi diskriminasi. "Karena beberapa media masih cenderung melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jadi, mereka bukan hanya terdiskriminasi dari sisi sosial, tetapi juga terdiskriminasi dari sisi pemberitaan. Kami tidak mau hal itu juga terjadi di Jember," ujarnya.
Menurutnya, ruang diskusi dalam FGD itu adalah tempat aman bagi seluruh peserta untuk bersuara. Sehingga segala sesuatu yang akan diekspose harus ada persetujuan terlebih dahulu. "Termasuk teman-teman jurnalis yang hadir, jangan langsung mengutip pendapat dari peserta yang ada di sini. Kalau mau mengutip harus konfirmasi pada yang bersangkutan," tutur Mahrus.
Komisi Etik AJI Kota Jember Mahbub Djunaidi menjelaskan, keberpihakan media sangat dinamis. Bahkan masing-masing perusahaan juga tidak bisa disamaratakan. "Jadi, kadang media A dan media B itu keberpihakannya berbeda. Kadang ada media yang lebih condong pada isu politik, sehingga semuanya berita diutamakan pada isu politik yang diangkat," katanya.
Mahbub juga mengatakan, berkaitan pada keberpihakan kelompok minoritas juga cukup dinamis. Bahkan tidak bisa dinilai secara objektif. Kemudian isu perempuan, difabel dan kelompok LGBT, katanya, dulu mungkin kurang begitu bisa mendapatkan akses pemberitaan. Tetapi sekarang sangat mudah.
"Karena ada media sosial. Semua dapat perhatian. Seperti seorang tentara menendang sepeda motor ibu-ibu yang viral beberapa waktu lalu. Akhirnya semua memberitakan, bahkan sampai jakarta," ujarnya.
Oleh karena itu, Mahbub menilai, kelompok minoritas bisa mendapatkan banyak akses pemberitaan. Asalkan bisa memanfaatkan media sosial. "Jadi persoalan aksesibilitas sudah tidak ada lagi, tergantung teman-teman memanfaatkan platform digital yang ada," paparnya.
Akademisi Universitas Jember Linda Dwi Eriyanti mengungkapkan, keberadaan media berada pada posisi luar biasa. Karena dapat membangun opini publik. "Semua peristiwa yang diberitakan tersebut, mampu memunculkan persepsi pembaca dan publik," terangnya.
Linda menilai, beberapa media terkadang masih memberikan porsi pemberitaan yang kurang seimbang. Belum lagi diksi yang dimuat dalam pemberitaan, kata dia, sering membuat orang berpikir liar yang dapat menggiring opini negatif publik terhadap kelompok minoritas.
“Seperti ritual aliran keyakinan dengan menampilkan judul unik dan lain sebagainya. Sehingga orang membaca menganggap kelompok ini kuno, tidak modern," urainya.
Selain itu, Linda menambahkan, kasus kekerasan perempuan dan pelecehan seksual, media terkadang masih sering memberitakan dari proses pelecehannya, bukan kasusnya. “Jadi, perspektif pembaca menjadi liar. Akhirnya membuat korban malu dengan peristiwa tersebut," tandasnya.
Diskusi terfokus yang menjadi rangkaian serial kampanye Hari Kebebasan Pers Internasional itu, diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama. Mereka bersepakat mendorong terwujudnya media yang lebih ramah terhadap kelompok minoritas, marginal dan rentan. Terutama di wilayah kerja AJI Jember, seperti di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Lumajang. (*)
Reporter: Maulana
Editor : Mahrus Sholih Editor : Radar Digital