BACA JUGA : Jembatan Dekat STM Balung Nyaris Ambrol, Komisi C Minta Segera Diperbaiki
Padahal lokasinya cukup strategis. Berada tepat di pinggir jalan protokol atau jalan utama, yang setiap saat bisa difungsikan untuk mengawasi kendaraan nakal atau over dimension and overload (ODOL) yang mengangkut beban melebihi ketentuan kapasitas.
Sebab, selama ini keberadaan kendaraan bertonase tinggi kerap dianggap biang kerusakan jalan-jalan protokol maupun jalan milik pemerintah daerah, karena dianggap bebas berkeliaran tanpa pengawasan.
Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono sempat menyarankan agar pemerintah daerah juga turut melakukan pengawasan dan perawatan terhadap jalan-jalan milik pemda, provinsi, maupun milik pemerintah pusat.
Terlepas jembatan timbang itu sudah tidak bisa dioperasikan, ia merasa sudah sepatutnya pemerintah daerah turut serta melakukan pengawasan. "Paling tidak ikut memantau. Bisa dengan menyediakan pos pantau atau jembatan timbang portabel," pintanya.
Sayangnya, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Jember juga tidak memiliki kewenangan lebih terhadap jembatan timbang di Rambipuji tersebut. Meski berlokasi di Jember, namun infrastruktur itu sudah lama ditarik ke pusat oleh pemerintah pusat.
"Sebenarnya penggunaan jembatan timbang juga berperan vital. Namun, sudah kami coba ajukan ke provinsi untuk pengaktifannya, belum bisa. Karena dari pusat, Kementerian Perhubungan, belum mengizinkan," urai Agus Wijaya, Kepala Dishub Jember, ketika dikonfirmasi, beberapa pekan lalu. (mau/c2/nur) Editor : Safitri