BACA JUGA : Gubernur Bali Bilang Tak Pernah Tolak Piala Dunia U-20
Pengacara Mohammad Husni Thamrin menjelaskan, secara konstitusi tidak ada undang-undang khusus yang mengatur terkait persidangan bagi seorang terdakwa difabel. Tetapi, ada beberapa syarat dan hak yang wajib dipenuhi kepada seorang difabel yang berhadapan dengan hukum. "Jadi, misal jika disabilitas rungu dan wicara, maka dalam persidangan wajib mendatangkan penerjemah," ujarnya.
Bahkan, delik-delik yang didapatkan oleh seorang penyandang disabilitas harus benar-benar jelas. Tak ada ketentuan undang-undang yang mengatur khusus tentang persidangan difabel. Namun, dalam prosedur hukum terdapat pedoman pelayanan pelaksanaan bagi penyandang disabilitas.
Bahkan, jika seorang tersangka adalah penyandang disabilitas rungu dan wicara, maka sebelum persidangan juga harus didampingi oleh seorang penerjemah. Sebab, tidak mungkin aparat penegak hukum (APH) melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa didampingi oleh seorang yang paham tentang bahasa isyarat.
Meski nanti seorang terdakwa difabel dinyatakan bersalah, hak-hak yang diperoleh sama seperti orang normal pada umumnya. Namun, ada beberapa kekhususan yang perlu dipertimbangkan. "Misal harus ada alat atau pengaturan bagaimana seorang difabel hendak ke kamar mandi. Fasilitas itu wajib didapatkan oleh orang yang berkebutuhan khusus tersebut," bebernya.
Sejauh ini, Thamrin mengaku tidak ada lapas khusus bagi penyandang disabilitas. Kecuali lembaga pemasyarakatan (lapas) bagi anak dan perempuan. "Kalau difabel mungkin hanya terletak pada kekhususan saja. Namun, secara kelembagaan, saya belum mengetahui ada lapas khusus disabilitas," pungkasnya. (faq/c2/nur) Editor : Safitri