Media Massa Harus Terverifikasi

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 9 Februari 2023 | 16:58 WIB
“Silakan pers berikan informasi yang tepat, transparan, dan akuntabel, tapi berikan juga masukannya.”  Hendy Siswanto, Bupati Jember
“Silakan pers berikan informasi yang tepat, transparan, dan akuntabel, tapi berikan juga masukannya.” Hendy Siswanto, Bupati Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Media massa atau yang kerap disebut pers memiliki peran strategis dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat. Tak jarang menjadi pusat informasi mengenai kondisi yang sedang terjadi di tanah air. Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ini, Pemkab Jember memiliki ekspektasi untuk meningkatkan transparansi hingga akuntabilitas melalui pemberitaan media.

BACA JUGA : Erick Thohir Bawa NU Torehkan Sejarah Emas di Resepsi 1 Abad

Bupati Jember Hendy Siswanto mengutarakan keterbukaan Pemkab Jember kepada seluruh media massa. Dia telah membangun jaringan dengan berbagai media untuk ikut mengawal publikasi kegiatan pemkab agar sampai ke masyarakat. “Sampaikan semua kegiatan-kegiatan yang kami miliki, apa pun kondisinya sampaikan,” ucapnya seusai penyerahan sertifikat pensiun ASN di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (8/2).

Transparansi menjadi poin penting yang digarisbawahi. Dia menghendaki pers semakin bijak ke depannya dalam meramu berita. Apa pun kondisi yang terjadi di Jember diharapkan bisa disajikan sebagai informasi kepada masyarakat. Selain bisa meningkatkan pengetahuan melalui edukasi yang diberikan media, juga makin banyak warga lebih peduli terhadap permasalahan apa yang sedang dihadapi Kota Suwar-Suwir. “Silakan pers berikan informasi yang tepat, transparan, dan akuntabel, tapi berikan juga masukannya,” pinta Bupati Hendy.

Menurutnya, pers memiliki jam terbang tinggi. Sehingga dirasa sangat mampu untuk memberikan solusi kepada pemkab. Ini, kata dia, merupakan bagian dari sinergi antara pemkab dengan pers sesuai tupoksinya masing-masing. “Boleh mengkritisi apa saja, tapi sertakan juga masukan dan solusi berikut dengan treatment (caranya, Red), karena sekarang orientasinya adalah perbaikan cepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Hendy menyatakan, pers harus mengikuti standar-standar kompetensi yang ada. Lembaga pers wajib berbadan hukum, termasuk terverifikasi Dewan Pers. “Ikuti itu,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Bobby Arie Sandi menyampaikan, media-media yang ingin melakukan kerja sama dengan pemkab harus berbadan hukum jelas. Kerja sama antara OPD dengan media serupa dengan pengadaan barang dan jasa lainnya. “Sesuai dengan instruksi Presiden, bahwa setiap pengadaan barang dan jasa wajib melalui e-katalog (sistem informasi elektronik),” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

E-katalog secara otomatis bisa menyaring apakah suatu media (perusahaan media) sudah berbadan hukum atau belum. Sebab, di dalamnya memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Sejak 2021 lalu, pihaknya sudah mulai menertibkan dan memastikan media yang bersinergi dengan pemkab sudah terverifikasi Dewan Pers dengan kekuatan hukum jelas.

Bobby menyebut, sejak tahun lalu yang bekerja sama ada lebih dari 60 media. Baik media cetak, daring, hingga televisi. “Kalau pemkab sesuai aturan, yang tidak berbadan hukum tidak bisa (kerja sama, Red),” tegasnya.

Dia mengimbau kepada seluruh media untuk meningkatkan kompetensi. Menurutnya, aturan ke depan akan semakin ketat. Hal itu demi menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, diharapkan pers bisa senantiasa menyajikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat. (sil/c2/nur) Editor : Safitri
Jember pers