BACA JUGA : Vina Panduwinata Antusias Film Gita Cinta Dari SMA Di-Remake Anak Muda
Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dinkes Provinsi Jatim yang dirilis pada 31 Desember 2022 lalu menguraikan, capaian ODF Jember tercatat paling rendah dari kabupaten/kota se-Jatim. Hanya 24,2 persen. Persentase itu mengindikasikan aktivitas warga melakukan mandi, cuci, dan kakus (MCK) di sungai masih tinggi. Bahkan, indikasinya BAB sembarangan masih mengakar dan membudaya di Jember.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Jember dr Koeshar Yudyarto juga mengakui bahwa masih banyak warga Jember yang belum tertib BAB. Koeshar juga membeberkan beberapa data ODF yang dimiliki Dinkes Jember.
Tercatat, dari jumlah 733.625 KK (kartu keluarga) di Jember, jumlah ODF atau yang belum memiliki jamban mencapai 132.567 KK. Sementara yang sudah memiliki jamban sendiri mencapai 601.058 KK. "Data itu by name by address, di mana yang sudah ODF maupun yang belum ada, lengkap," katanya.
Menurutnya, pengambilan data itu mulai dilakukan sejak tahun 2017 lalu, dan dilakukan update setiap bulan oleh tiap-tiap posyandu melalui puskesmas-puskesmas setempat. "Setiap ada warga yang memiliki jamban baru, angkanya berubah dari tahun ke tahun," katanya.
Koeshar menduga, rendahnya capaian ODF itu disebabkan berbagai faktor. Mulai soal ekonomi yang tidak mampu membuat jamban, atau memang karena perilaku atau kebiasaan masyarakat. Meski begitu, Koeshar optimistis ke depan ODF Jember akan mencatatkan angka yang baik. "Tahun 2024 kami targetkan bebas ODF," sebutnya.
Beberapa anggota Komisi D DPRD Jember mengungkapkan bahwa di lapangan, keberadaan akses toilet umum yang disediakan pemerintah juga sering kali tidak efektif. Seperti penuturan Mujiburrahman Sucipto, anggota Komisi D.
Sucipto menceritakan salah satu nasib toilet umum di desanya, Wirowongso, Ajung, setelah dibangun dan mangkrak lantaran terbentur dengan pemilik lahan tanahnya. "Jadi, jangan hanya bisa membangun, tapi kelanjutan pembangunan itu, seperti air dan listriknya, itu tidak dipikir. Jadinya mangkrak. Dan itu yang terjadi di desa-desa," katanya.
Sucipto juga mengkritisi upaya pemerintah daerah yang melakukan pengadaan MCK tiap tahunnya, dengan anggaran yang tidak sedikit, namun justru tidak berbekas apa pun terhadap capaian ODF. "Pengadaan MCK itu hampir tiap tahun ada, ini mengapa ODF kita masih terendah? Di mana sebenarnya letak permasalahannya?" tanya Sucipto.
Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyayangkan mengapa Jember lagi-lagi mencatatkan angka yang kurang melegakan. "Setelah stunting, kini ODF, dengan angka 132.567 KK itu cukup besar lo. Ini mencoreng kita. Data itu harus jadi atensi dan jadi prioritas untuk diturunkan," jelas Ardi. (mau/c2/nur) Editor : Safitri